President University dapat izin mendirikan fakultas kedokteran

Jakarta (ANTARA) - President University (Presuniv) menerima surat keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Jawa Barat-Banten tentang pemberian izin untuk mendirikan fakultas kedokteran.

“Persiapan mendirikan fakultas kedokteran dilakukan sejak lama dan terwujud ketika moratorium pendidikan kedokteran dicabut oleh pemerintah pada 2022,” kata Founder Presuniv dan Chairman Jababeka SD Darmono dalam konferensi pers di Menara Batavia, Jakarta, Kamis.

Merujuk SK yang diterbitkan pada 21 Agustus 2023 tersebut, Kemendikbudristek mengizinkan Presuniv untuk membuka program studi kedokteran (program sarjana) dan program studi pendidikan profesi dokter (program profesi).

Darmono menyatakan penerbitan izin ini memberi kesempatan Presuniv untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui bidang kesehatan yang merupakan isu krusial dalam meningkatkan produktivitas pekerja.

Ia menjelaskan salah satu isu utama bidang kesehatan adalah ketersediaan dokter yang menurut World Health Organization (WHO) ternyata rasio ideal jumlah dokter umum terhadap jumlah penduduk adalah 1:1.000 yaitu artinya satu dokter melayani 1.000 penduduk.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,69 juta sehingga dengan jumlah tersebut dan sesuai standar WHO maka Indonesia membutuhkan 278.690 dokter.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan per Juni 2023 mencatat jumlah dokter di Indonesia baru mencapai 159.977 orang sehingga masih kekurangan 118.713 dokter.

Kehadiran fakultas kedokteran di Presuniv pun mengunggulkan aspek kesehatan kerja seiring dengan keberadaannya yang ada di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi.

Banyaknya perusahaan yang ada di kawasan industri akan membuka kesempatan yang luas bagi lulusan fakultas kedokteran Presuniv untuk berkontribusi pada bidang kesehatan kerja.

“Berada di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, dan kawasan industri lainnya juga akan berdampak positif bagi para lulusan fakultas kedokteran Presuniv,” kata Darmono.

Menyangkut isu kesehatan kerja, fakultas kedokteran Presuniv akan menerapkan konsep early exposure yaitu mahasiswa sudah diperkenalkan dengan kondisi kerja dan ekosistem kesehatan sejak tahun pertama perkuliahan.

“Fakultas kedokteran Presuniv akan fokus pada upaya pencegahan dan promotif terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja,” ujarnya.

Fakultas kedokteran Presuniv nantinya juga akan berkontribusi mengembangkan Academic Health System (AHS) di Kabupaten Bekasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari klinik, Puskesmas, rumah sakit, kalangan industri, dan pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini sebanyak 51.949 orang sedangkan dokter umum mencapai 180 ribu orang.

Meskipun demikian, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengatakan Indonesia hingga sekarang masih kekurangan dokter spesialis yaitu mencapai 30 ribu orang.

Indonesia memiliki 21 penyelenggara program studi spesialis dari 92 fakultas kedokteran yang bisa memproduksi 2.700 lulusan spesialis per tahun.

“Namun, kalau dihitung lulusan dokter per tahun dan jumlah kekurangan dokter spesialis maka butuh waktu 10 tahun lebih untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia," katanya.