"Tanggal 19 September 2023 kami berencana mau mengundang tiga kandidat tapi masih rencana. Karena mereka belum resmi sebagai calon presiden maka boleh lah itu disebut dialog," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito saat ditemui di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Kamis.
Menurut Arie, para mahasiswa yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 membutuhkan wawasan yang memadai mengenai sosok pemimpin yang mampu memahami persoalan yang mereka hadapi.
Dialog kandidat capres, menurut Arie, menjadi sarana pendidikan politik bagi mahasiswa sehingga diharapkan tidak mendapat respons negatif dari KPU maupun Bawaslu.
Sebaliknya, dia menginginkan KPU memunculkan aturan yang memudahkan demi membangun kepercayaan dengan perguruan tinggi.
"Bangun kepercayaan lah, KPU harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dan kami siap bekerja sama. Jangan sedikit-sedikit tensinya tinggi. Kesuksesan pemilu harus dihadirkan melalui kerja bareng, bukan kerja KPU saja, bukan kerja Bawaslu saja," ujar dia.
Dia menuturkan dialog maupun debat kandidat semacam itu sudah jamak dilakukan beberapa kampus di luar negeri.
Menurut Arie, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan termasuk kampus dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye membuat UGM semakin mantap menghelat dialog tersebut.
"Sebelum ada keputusan MK kami sudah punya inisiatif untuk itu. Kami sudah akan menggelar, kami sudah berencana melakukan itu, syukur ada keputusan MK soal itu supaya secara legal makin oke," kata dia.
Arie mengemukakan beberapa bulan sebelum muncul putusan MK itu, dirinya bersama Rektor UGM Ova Emilia menghadiri undangan KPU RI dan Ditjen Dikti untuk membahas tantangan serta peluang perguruan tinggi menyelenggarakan kampanye di kampus.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) seperti UI, IPB, ITB, hingga Unpad itu sempat terjadi perdebatan terkait kampanye di kampus.
"Ada yang berani, ada yang enggak, waktu itu saya dengan Bu Rektor bilang UGM berani lah," kata dia.
Baca juga: Ketua KPU: Boleh berkampanye di kampus tapi ada catatan harus dipenuhi
Baca juga: Peneliti sebut kampanye pemilu di kampus ajang edukasi politik
Baca juga: Anggota DPR: Kampanye di kampus tidak boleh berisi "negative campaign"
Baca juga: UGM sambut positif putusan MK perbolehkan kampanye di kampus
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
