Sanksi PBB di Mali berakhir setelah veto Rusia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Sanksi PBB di Mali akan berakhir pada Kamis ini setelah Rusia memveto pembaruan sanksi yang menargetkan siapa pun yang melanggar atau menghalangi perjanjian perdamaian 2015, menghalangi pengiriman bantuan, serta melakukan pelanggaran HAM atau merekrut tentara anak-anak.

Pemantau sanksi independen PBB melaporkan kepada Dewan Keamanan bulan ini bahwa pasukan Mali dan mitra keamanan luar negerinya, yang diyakini sebagai kelompok tentara bayaran Wagner Rusia, menggunakan kekerasan terhadap perempuan dan "pelanggaran hak asasi manusia berat" lainnya untuk menyebarkan teror.

Sebanyak 13 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung resolusi, yang dirancang oleh Perancis dan Uni Emirat Arab, untuk memperpanjang sanksi PBB dan pemantauan independen selama satu tahun lagi.

Rusia memberikan hak veto untuk menolak resolusi itu, sementara China abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Rusia kemudian mengusulkan perpanjangan sanksi PBB di Mali untuk satu tahun terakhir, tetapi mengakhiri pemantauan independen dengan segera. Rusia adalah satu-satunya negara yang memilih ya, sementara Jepang memilih tidak dan 13 negara lainnya abstain.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan tersebut bahwa Rusia ingin menghilangkan pemantauan independen "untuk menghambat publikasi kebenaran yang tidak menyenangkan tentang tindakan Wagner di Mali, yang memerlukan perhatian."

Menanggapi tudingan itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan kepada Reuters bahwa hal tersebut hanyalah spekulasi dan menyerupai “paranoia,” serta menambahkan bahwa Rusia “menjunjung tinggi kepentingan negara yang terkena dampak – Mali, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh dewan tersebut.”

AS juga menuduh Wagner, yang memiliki sekitar 1.000 pejuang di Mali, merekayasa permintaan mendadak dari junta agar pasukan penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan 13.000 orang harus pergi. Operasi yang telah berlangsung selama satu dekade akan ditutup pada akhir tahun ini.

Junta Mali, yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2020 dan 2021, bekerja sama dengan Wagner pada 2021 untuk melawan pemberontakan ISIS.

Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat di Rusia pekan lalu dan Presiden Vladimir Putin kemudian memerintahkan para pejuang Wagner untuk menandatangani sumpah setia kepada negara Rusia.

Junta militer Mali menyurati Dewan Keamanan awal bulan ini untuk meminta sanksi tersebut dicabut.

Mandat tahunan yang berlaku saat ini bagi pemberlakuan sanksi PBB dan pemantauan independen tersebut akan berakhir pada Kamis.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menjelaskan bahwa Rusia tidak akan membahas masalah ini lebih jauh setelah dua pemungutan suara pada Rabu.

Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi Mali sejak 2017, yang memungkinkan mereka menerapkan larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Saat ini, ada delapan orang yang terkena sanksi PBB. Pemantau independen melaporkan kepada dewan dua kali setahun mengenai pelaksanaan dan kemungkinan penetapan sanksi baru.

Sumber: Reuters
Baca juga: Usai kematian bos Wagner, Rusia tetap bertekad bantu Mali
Baca juga: Mali, Burkina Faso kirim jet tempur bantu Niger hadapi ECOWAS
Baca juga: AS harapkan penarikan pasukan perdamaian PBB secara tertib dari Mali