Jokowi sebut tak ada paten soal koalisi Indonesia Maju Prabowo

Ya terserah yang memiliki koalisi. Terserah partai lah

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa tidak ada hak paten terkait nama baru koalisi yang diumumkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni Koalisi Indonesia Maju.

Seperti diketahui, "Indonesia Maju" merupakan nama kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk periode 2019–2024.

"Ya terserah yang memiliki koalisi. Terserah partai lah," kata Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di ICE, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Presiden Jokowi menilai itu merupakan hak masing-masing partai untuk mengusung nama koalisi.

Kepala Negara mengatakan Prabowo sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju pun tidak harus mengajukan izin untuk menggunakan nama kabinet sebagai nama koalisi yang baru.

"Kenapa harus izin? Semua boleh. Orang kamu mau gunakan tv mu, tv Indonesia Maju juga boleh. Ga ada patennya kok," kata Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi yang semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju itu setelah berembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8).

Ia yang juga menjabat Menteri Pertahanan itu menjelaskan nama itu terpilih karena dirinya sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PBB, berkeinginan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Bagi Prabowo, pemerintahan Presiden Jokowi, yang dia juga menjadi bagian di dalamnya, berhasil membawa Indonesia melewati berbagai macam krisis, termasuk di antaranya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.