Untuk selenggarakan PON 2024, Aceh masih butuhkan dana Rp1,26 triliun

Hasil analisis Pemerintah Aceh, biayanya hingga sampai tahap penyelenggaraan masih kurang Rp1,26 trilliun

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menyatakan bahwa untuk menyelenggaran pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024, Aceh masih kekurangan anggaran sebesar Rp1,26 triliun hingga tahapan penyelenggaraan.

"Hasil analisis Pemerintah Aceh, biayanya hingga sampai tahap penyelenggaraan masih kurang Rp1,26 trilliun," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah dalam keterangan di Banda Aceh, Rabu.

Saat beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, di Kemenpora RI, Jakarta, ia menyampaikan, PON 2024 dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, walaupun pelaksanaannya berbarengan dengan pemilu.

Ia mengatakan pada dasarnya Aceh sudah siap menyambut PON, dan persiapannya masih berjalan sesuai rencana.

Dirinya memastikan tidak ada kendala berarti yang dihadapi terutama mengenai venue.

"Pada intinya kita sudah siapkan venue yang akan dipertandingkan, tetapi masih membutuhkan perhatian dari pusat, makanya kita melaporkan perkembangan kepada Menpora untuk mendapatkan arahan," ujarnya.

Hari ini, kata dia, kendala Aceh yang mesti dicarikan solusinya adalah terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan biaya besar, dan Aceh masih kekurangan Rp1,26 triliun, maka diharapkan bisa menjadi domainnya pemerintah pusat.

"Hal ini disebabkan perhelatan tersebut sangat berdekatan dengan Pemilu 2024, sementara kita (daerah) diwajibkan menyisakan anggaran 40 persen untuk pemilu mendatang," katanya.

Sekda Aceh berharap terkait permasalahan tersebut dapat dicarikan solusi bersama agar acara yang ditunggu-tunggu itu bisa berjalan dengan lancar di "Tanah Rencong".

"Kita harus diskusi, kita cari solusi bersama-sama, Aceh pada intinya sangat siap dengan agenda ini," kata Bustami Hamzah.

Dalam kesempatan itu, Menpora Dito Ariotedjo menyarankan Aceh dan Sumatera Utara bisa membuat sebuah forum komunikasi terkait pelaksanaan PON 2024 nanti.

"Di mana pembahasan di dalam itu nanti yakni mengenai apa yang perlu ditambahkan," katanya.

Dengan ada pembahasan PON yang komprehensif, kata dia, diharapkan bisa melahirkan rumusan apa saja kekurangan dan kebutuhan, sehingga dirinya bisa menyampaikan langsung kepada Presiden.

"Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi," ujarnya.

"Mengenai kekurangan itu nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden," demikian Dito Ariotedjo.