Pendapatan negara 2022 di Kemenkeu capai 114,01 persen dari target

Kita memperkuat APBN kita menjadi lebih baik, baik dari sisi perpajakan maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),

Jakarta (ANTARA) - Pendapatan negara pada tahun anggaran 2022 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercapai 114,01 persen dari target, sementara belanja Kemenkeu sebesar 97,81 persen dari pagu.

"Kita memperkuat APBN kita menjadi lebih baik, baik dari sisi perpajakan maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu.

Realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.034,54 triliun dan PNBP yang dikelola Kemenkeu Rp46,31 triliun. Penerimaan perpajakan 2022 mencapai 114,04 dari target, dan lebih tinggi dari realisasi penerimaan perpajakan pada 2021 yang senilai Rp1.547,87 triliun.

Pencapaian melebihi target karena meningkatnya konsumsi masyarakat, tingginya harga komoditas, reformasi perpajakan, kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan upaya ekstra Kemenkeu dalam pencapaian target.

Penerimaan perpajakan berkontribusi 97,77 persen dari total pendapatan Kemenkeu. Pendapatan terbesar dari sektor perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan Rp998,2 triliun, PPN Rp687,61 triliun dan Cukai Rp226,88 triliun yang memberikan kontribusi masing-masing 47,97 persen, 33,04 persen dan 10,90 persen dari total pendapatan Kemenkeu.

PNBP terbesar bersumber dari Pendapatan BLU terutama dari pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit Rp34,71 triliun atau 74,96 persen dari total PNBP Kemenkeu.

Sementara itu belanja Kemenkeu pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara optimal sebesar Rp75,90 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai Rp21,96 triliun, belanja barang Rp51,57 triliun dan belanja modal Rp2,37 triliun.

"Belanja Kementerian Keuangan dilakukan secara prudent dan hati-hati meskipun tugas dan situasi yang dihadapi tidak mudah," ujarnya.

Realisasi belanja pegawai Rp21,96 triliun atau 99,12 persen untuk membayar gaji dan tunjangan 80.286 pegawai dalam mendukung birokrasi yang profesional, berintegritas dan produktif.

Realisasi belanja barang mencapai Rp51,57 triliun atau 97,54 persen untuk mendukung kegiatan yang bersifat strategis antara lain penyaluran beasiswa untuk 45 ribu awardee, penyaluran insentif biodiesel 6,97 juta kiloliter, dukungan Presidensi G20 sebesar Rp140,4 miliar.

Sementara itu realisasi belanja modal sebesar Rp2,37 triliun atau 92,08 persen terutama digunakan untuk infrastruktur TIK, penyelesaian Core-Tax System, pengadaan collaborative tools, dan pengembangan SAKTI ( Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).