Gita yakin sikap APEC akan diperhitungkan WTO

Anggota APEC pada hari ini sepakat untuk secara tegas menyuarakan aspirasi Asia Pasifik

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yakin sikap APEC terhadap persoalan Putaran Doha akan diperhitungkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di luar kawasan Asia Pasifik.

"Dengan kontribusi terhadap perekonomian dunia yang mencapai 55 persen, saya yakin sikap Asia Pasifik dalam persoalan Putaran Doha akan didengar oleh semua anggota WTO," kata Gita di tengah-tengah pertemuan antar menteri perdagangan (MRT) APEC di Surabaya, Sabtu.

Sebanyak 21 anggota APEC akan mengumumkan sikap terhadap persoalan Putaran Doha pada Minggu (21/4) di Surabaya.

Gita berharap sikap APEC tersebut dapat mengubah perspektif komunitas non-APEC dalam beberapa bulan ke depan sehingga penyelesaian persoalan Putaran Doha dapat dicapai dalam pertemuan tingkat menteri WTO di Bali, Desember mendatang.

"Anggota APEC pada hari ini sepakat untuk secara tegas menyuarakan aspirasi Asia Pasifik. Sistem perdagangan multilateral yang telah kita lakukan diharapkan dapat menjadi contoh penyelesaian Putaran Doha," kata dia.

Pernyataan Gita tersebut senada dengan harapan Wakil Direktur Jenderal WTO Alejandro Jara yang disampaikan secara terpisah. Dia menyatakan bahwa WTO tengah menunggu sikap APEC soal Putaran Doha.

"Kami berharap APEC dapat memainkan peran kepemimpinan dan menggunakan pengaruhnya mendorong komunitas lain segera menyepakati salah satu opsi yang ada," kata Jara.

Jara sendiri mengakui bahwa macetnya negosiasi Putaran Doha menunjukkan adanya krisis politik di antara negara-negara anggota yang terjadi karena organisasi tersebut ingin mengubah secara fundamental pola perdagangan produk-produk pertanian.

"Kami tidak hanya ingin mengubah hal-hal yang langsung berkaitan dengan perdagangan produk pertanian, melainkan juga hal lain seperti penghapusan subsidi agrikultur yang dapat merusak persaingan yang adil dan bebas," kata Jara.

Persoalan penghapusan subsidi dan dumping untuk pertanian itulah yang masih diperdebatkan oleh negara-negara maju dan berkembang.