Kemendagri gelar rakor persiapan implementasi program P3PD 2023

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan bahwa forum ini digelar untuk merumuskan dan menyepakati pelaksanaan implementasi kegiatan P3PD baik pusat serta daerah. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menyosialisasikan petunjuk pelaksanaan implementasi P3PD tim daerah.

“Hasil yang diharapkan, provinsi membentuk tim pelaksana atau sekretariat bersama (sekber) untuk mendukung pelaksanaan P3PD di daerah berdasarkan surat kepala daerah,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan digelarnya kegiatan ini merupakan upaya Kemendagri untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Mendagri ingin pemerintahan desa dapat berperan maksimal dan mampu berkontribusi dalam menekan laju urbanisasi.

Ia menceritakan dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu, dirinya berjumpa dengan sejumlah pejabat dari negara tersebut. Saat itu Mendagri banyak menyimak tantangan yang tengah dihadapi oleh negara Jepang yang salah satunya, yakni banyaknya penduduk yang berusia senja.

Mayoritas penduduk di sana memiliki angka harapan hidup yang tinggi lantaran didukung oleh gaya hidup sehat, pola makan yang baik, hingga infrastruktur kesehatan yang andal.

Kendati demikian, Jepang juga memiliki pekerjaan rumah yang masih terus diatasi. Hal itu seperti menurunnya angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk yang cenderung di angka minus.

Kondisi tersebut ditengarai akibat dari meningkatnya angka urbanisasi di Jepang.

“Mengapa itu terjadi? Akar masalah utamanya adalah karena terjadinya tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Jadi persentase penduduk Jepang tinggal di kota angkanya mencapai 91,7 persen," katanya.

Lantaran urbanisasi tersebut, saat ini kebanyakan penduduk di Jepang cenderung menetap di perkotaan. Situasi itu menjadikan para penduduk Jepang, terutama yang berusia 20-49 tahun, cenderung menghadapi biaya hidup yang tinggi.

Hal ini kemudian berdampak pula terhadap keengganan sebagian besar penduduk untuk memiliki keturunan, sebab dikhawatirkan kondisi itu menambah beban biaya hidup keluarga.

Oleh karena itu, Tito kembali menekankan pentingnya mengoptimalkan peran pemerintahan desa. Menurut dia, desa perlu diperkuat untuk menekan perpindahan masyarakat dari desa ke kota.

Desa, dalam konteks tersebut, dapat terus dipacu agar menjadi sumber perekonomian alternatif masyarakat yang selama ini banyak terpusat di wilayah perkotaan.

“Oleh karena itulah, penting bagi kami melakukan langkah yang sangat strategis untuk sekian generasi ke depan itu mencegah terjadinya urbanisasi. Di satu sisi, jangan terjadi seperti Jepang dan Korea, dan yang kedua adalah bagaimana kita melompat mempercepat mesin ekonomi kita secara simultan kota bergerak desa juga bergerak,” pungkas Tito.

Adapun rakor ini dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Indonesia serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Indonesia.