Kemenkeu tunjuk lokapasar lokal dalam program Bela Pengadaan

kita saat ini sudah menunjuk platform lokal dalam konteks Bela Pengadaan untuk belanja pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyampaikan bahwa pihaknya saat ini telah menunjuk beberapa lokapasar (marketplace) lokal terlibat dalam program Bela Pengadaan untuk belanja pemerintah.

“Tadi saya sampaikan, kita saat ini sudah menunjuk platform lokal dalam konteks Bela Pengadaan untuk belanja pemerintah, namun dalam konteks marketplace yang lokal kita masih dalam tahapan diskusi,” kata Yon Arsal dalam acara diskusi bertajuk 'Arah Kebijakan Pajak RAPBN 2024' di Jakarta, Selasa.

Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace.

Yon Arsal menjelaskan bahwa sudah sejak lama DJP berencana untuk menunjuk marketplace lokal sebagai pemungut pajak. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, wacana tersebut masih dalam pembahasan internal.

Pihaknya masih perlu untuk melakukan diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menetapkan pajak bagi marketplace lokal, mengingat banyak yang perlu dipertimbangkan. Ia menyebutkan di antaranya perihal waktu yang tepat, besaran nilai pengenaan pajak, serta wilayah bisnisnya.

"Banyak hal yang harus kita diskusikan, timing salah satunya. Kapan timing yang tepat, besaran, dan sebagainya. Pada saat ini kami dalam proses pembicaraan dengan kementerian lembaga terkait, termasuk para stakeholder, pelaku bisnis, dan dunia usaha terkait hal ini," jelas Yon Arsal.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menargetkan penerimaan pajak untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 mencapai Rp1.986,9 triliun. Pencapaian target tersebut diupayakan dengan melakukan berbagai reformasi perpajakan seperti pemaduan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerimaan pajak terhadap high wealth individual, serta implementasi core tax system.

Lebih lanjut, Bendahara Negara juga mengatakan pemerintah fokus pada insentif fiskal yang terarah dan terukur, di antaranya mendukung transisi ekonomi hijau (green economy), termasuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Kemudian mendukung investasi dan hilirisasi, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan kualtias sumber daya manusia (SDM).

Dari sisi postur RAPBN 2024, Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp2.781,3 triliun, meningkat Rp1.133,5 triliun dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp1.647,8 triliun.