Bupati Mamuju minta menteri pendidikan mundur

Mendikbud menjalankan kekeliruan karena memberlakukan sistem sentralisasi dalam mencetak soal UN sehingga distribusinya lambat ke daerah, semestinya itu tidak dilakukan."

Mamuju (ANTARA News) - Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, mundur dari jabatannya karena dianggap gagal dalam mensukseskan pelaksaan Ujian Nasional (UN).

"Pemerintah di Mamuju sangat menyesalkan tertundanya pelaksaan Ujian Nasional dan tentunya itu mencedrai dunia pendidikan kita," Bupai Mamuju, Drs Suhardi Duka MM, di Mamuju, Sabtu.

Oleh karena itu ia meminta Mendikbud mundur dari jabatannya karena dianggap telah gagal melaksanakan UN sehingga berjalan lancar dan sukses.

"Kalau Mendikbud, bertanggung jawab, maka harus mundur dari jabatannya karena gagal melaksanakan UN sehingga berjalan baik dan lancar," katanya.

Menurut dia, Kabupaten Mamuju termasuk daerah yang menunda pelaksanaan UN seperti daerah lainnya di Indonesia.

"Mendikbud menjalankan kekeliruan karena memberlakukan sistem sentralisasi dalam mencetak soal UN sehingga distribusinya lambat ke daerah, semestinya itu tidak dilakukan," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia bukan negara kecil seperti Singapura, di Indonesia yang memiliki penduduk 200 juta di berbagai pulaunya, tentunya tidak akan mudah dalam mendstribusikan soal UN.

"Seandainya saja seperti tahun sebelumnya kontraktor yang mencetak soal UN dipercayakan pada setiap Provinsi seperti sistem desentralisasi, tentu masalahnya tidak seperti sekarang ini, UN akhirnya tertunda," katanya.

Oleh karena itu ia meminta agar cara sentralisasi dalam mencetak dan pendistribusian soal UN jangan lagi dilakukan pada masa mendatang tetapi dengan sistem desentralisasi, karena itu juga akan memberdayakan kontraktor lokal di daerah.

Ia mengatakan, Presiden RI harus segera mengevaluasi kinerja Mendikbud yang gagal melaksanakan tugasnya mensukseskan pelaksanaan UN tahun ini sehingga mengurangi wibawa pemerintah. (MFH)