Puan: DPR terus perjuangkan aspirasi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR akan terus berjuang memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat melalui fungsi dan kewenangannya meskipun belum maksimal.

"DPR menyadari bahwa belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat yang diwakilinya, tetapi DPR berharap agar masyarakat di daerah mengetahui bahwa DPR senantiasa terus mengupayakan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya," kata Puan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna HUT ke-78 DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam pidato pembukaan dalam rangka peringatan HUT DPR bertemakan "DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju" tersebut, Puan menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.

Dia berpesan kepada para anggota dewan untuk terus menyosialisasikan laporan kinerja DPR tersebut kepada seluruh konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Puan juga menyampaikan bahwa DPR telah menjalankan fungsi dan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara dan perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, serta pemilihan pejabat publik pada lembaga negara.

"Pada tahun sidang ini, DPR RI telah membahas mengenai pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat sebanyak 37 negara. DPR RI juga memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) kepada tujuh olahragawan. Fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera," ujarnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu antara lain Ketua DPR RI periode 1999-2004 Akbar Tanjung, Ketua DPR RI periode 2004-2009 Agung Laksono, dan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie.

Selain pimpinan DPR dari masa ke masa, hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Hakim Agung Syamsul Maarif mewakili Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai.