"Perlu dikendalikan populasi kendaraan seperti penerapan satu KK satu kendaraan jenis pelat ganjil atau genap)," kata William di Jakarta, Senin.
William menilai perlu adanya pembatasan bagi warga untuk mencegah pembelian mobil atau motor baru.
Selain itu, menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga perlu bekerjasama dengan pemda daerah penyangga dengan mengeluarkan kebijakan sebagai pengendalian populasi kendaraan bermotor di Jabodetabek.
Baca juga: Heru: Kendaraan dari luar Jakarta harus lulus uji emisi
Sebelumnya, anggota DPRD DKI lainnya, Bambang Kusumanto mengemukakan perlu adanya perbedaan aturan bagi pemilik kendaraan manual maupun listrik.
"Menurut saya tidak ada perbedaan signifikan antara orang memakai mobil konvensional maupun listrik, jadi alasan itu harus ada," ujar Bambang dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
Dia juga menambahkan adanya aturan pajak progresif supaya dihilangkan lantaran banyak orang yang menghindar untuk membayar.
Terlebih adanya, sistem tilang elektronik (ETLE/Electronic Traffic Law Enforcement) juga semakin menambah dana yang harus dikeluarkan para pengendara.
Baca juga: Penyemprotan jalan secara rutin mampu kurangi polusi udara Jakartap
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat di hari kedua penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN terjadi penurunan volume lalu lintas hingga 4,69 persen.
"Pada 22 Agustus 2023 volume lalu lintas sebanyak 6.541.706 kendaraan per hari atau menurun sebesar 4,69 persen," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta.
Perhitungan ini menandakan berkurangnya 321.787 kendaraan jika dibandingkan 15 Agustus dengan volume lalu lintas sebanyak 6.863.493 kendaraan per hari.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023