Bisa saja mobil angkutan barang yang bisa beli BBM subsidi dengan harga lebih murah malah jadi berjualan BBM"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diberlakukan untuk seluruh jenis kendaraan, agar pemerintah tidak dibebani konsekuensi pengawasan.
"Sebaiknya kenaikan harga BBM itu untuk seluruh jenis kendaraan, tidak usah pelat hitam-pelat kuning dan sebagainya. Karena kalau kenaikannya hanya mobil pribadi saja, siapa yang mau mengawasi," kata Sofjan seusai menghadiri acara Peluncuran Resmi Kemitraan Citibank Indonesia dan Mandiri Investasi, di Jakarta, Kamis (18/4) malam.
Pemerintah menyatakan kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter, dari target 46 juta kiloliter, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.
Pemerintah telah menggulirkan wacana menaikkan harga BBM bersubsidi khusus bagi mobil pribadi. Sedangkan bagi kendaraan roda dua, angkutan umum dan pelat kuning, harga BBM bersubsidi jenis premium akan tetap Rp4.500.
Menurut Sofjan apabila wacana itu diberlakukan, dapat memicu terjadinya penyelewengan.
"Bisa saja mobil angkutan barang yang bisa beli BBM subsidi dengan harga lebih murah malah jadi berjualan BBM. Karena pasti lebih untung berjualan BBM dari pada dia harus mengantar-antar barang," ujar Sofjan.
Dia mengatakan kenaikan BBM secara merata hanya akan menambah inflasi sebesar satu atau dua persen saja. Dia juga menekankan bahwa kenaikkan harga BBM tidak akan direspon pengusaha dengan menaikkan harga barang secara berlebihan.
"Kalau BBM naik untuk seluruh jenis kendaraan, kami tidak akan merespon dengan menaikkan harga secara berlebihan. Kami ini mematok harga sesuai harga internasional kok," kata dia.
Pada bagian lain Sofjan mengatakan alasan dirinya setuju atas kenaikan harga BBM tahun ini karena Apindo sadar bahwa seluruh pihak harus merelakan adanya sebuah kebijakan untuk menjaga fiskal.
Sementara itu Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan penerapan dua harga untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi merupakan solusi terbaik yang ada saat ini.
"Itu solusi terbaik yang ada saat ini. Berapa harganya nanti pada waktunya akan disampaikan," kata Firmanzah kepada Antara di tempat yang sama.
Firmanzah mengatakan pemerintah telah mengkaji opsi kenaikan BBM untuk seluruh jenis kendaraan. Namun hal itu menurut dia, akan menimbulkan komplikasi masalah baik di sisi fiskal, inflasi maupun kesejahteraan masyarakat.
Terkait wacana pemberlakuan BBM bersubsidi dengan dua harga, dia mengatakan bahwa Pertamina telah menyatakan kesiapannya mengimplementasikan dua harga BBM bersubsidi di SPBU. Seluruh pemerintah daerah, aparatur negara dan kementerian terkait juga siap bahu-membahu merumuskan pengawasan BBM bersubsidi dengan dua harga, yakni melalui sistem teknologi.
Lebih lanjut Firmanzah mengatakan secara umum pertimbangan pemerintah dalam pengendalian BBM bersubsidi adalah demi menjaga fiskal, inflasi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Terkait masyarakat miskin, pemerintah menurut dia akan mencermati faktor daya beli masyarakat dalam mengambil kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
