DPRD Batanghari nilai Dishut lemah awasi kawasan hutan

Kekurangan personil polisi kehutanan (Polhut) jangan dijadikan alasan pihak Dishut, seharusnya instansi ini segera menindak lanjuti masyarakat yang sudah berani membuat kebun di dalam kawasan hutan tersebut,"

Jambi (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Batanghari mengkritik kinerja Dinas Kehutanan Batanghari yang dinilai tidak mampu dan lemah dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap kawasan hutan di daerah itu.

Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Dailami ketika ditemui di Batanghari, Kamis, menjelaskan, sebagian besar kawasan hutan di Batanghari saat ini masih dirambah atau diambil kayunya oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Hal ini menunjukkan masih lemahnya kinerja Dinas Kehutanan setempat, Jika terus dibiarkan kerusakan hutan di Batanghari akan terus meluas," ujarnya.

Ia mencontohkan adanya aksi perambahan yang terjadi di Taman Hutan Rakyat (Tahura), hutan produksi dan hutan lindung lainnya.

Salah satu contoh lemahnya kinerja Dinas Kehutanan (Dishut) ini, katanya, terlihat dari tidak mampunya instansi itu mengelola dan memanfaatkan dana reboisasi yang ada.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Batanghari, sebanyak 65 persen dari 15.830 hektare hutan Tahura Sultan Thaha Saifudin sudah dijarah masyarakat.

Bahkan, sebagian warga sudah menggarap Tahura sejak puluhan tahun lalu dan terbukti dengan banyaknya tanah Tahura yang sudah dijadikan pemukiman dan kebun masyarakat.

"Kekurangan personil polisi kehutanan (Polhut) jangan dijadikan alasan pihak Dishut, seharusnya instansi ini segera menindak lanjuti masyarakat yang sudah berani membuat kebun di dalam kawasan hutan tersebut," kata Dailami.

Perambahan itu bisa terjadi antara lain karena lemahnya pengawasan oleh Dishut itu sendiri, mereka kurang melakukan turun ke lapangan untuk mengawasi kawasan hutan.

DPRD minta Dishut Batanghari membuat program dan kegiatan yang jelas, tidak hanya memperhatikan kelestarian lingkungan saja dan mengeluhkan kekurangan personil Polhut, tapi juga melakukan aksi untuk menjaga kelesatarian hutan di daerah itu.

"Dari tahun ke tahun, alasannya hanya kekurangan personil Polhut saja, padahal seharusnya ada program yang lebih konkrit untuk pengawasan dan pengamanan hutan," tambahnya. (KR-BS/E003)