Wali Kota: Tak boleh ada lagi banjir di perkampungan Kota Surabaya

Sudah saya canangkan. Tidak ada lagi genangan air atau banjir dan tidak boleh ada lagi kampung yang tidak ada penerangan jalan umum (PJU)

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim) Eri Cahyadi menekankan bahwa tidak ada lagi banjir atau genangan air saat musim hujan pada perkampungan di "Kota Pahlawan" itu.

"Sudah saya canangkan. Tidak ada lagi genangan air atau banjir dan tidak boleh ada lagi kampung yang tidak ada penerangan jalan umum (PJU)," katanya dalam taklimat media di Surabaya, Sabtu.

Pencanangan tersebut dilakukan setiap kali Wali Kota Surabaya itu meresmikan Balai Rukun Warga RW di perkampungan Surabaya.

Ia menyatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama antara pemkot dan RT, RW untuk menuntaskan permasalahan di perkampungan baik dari segi fasilitas umum (fasum), pelayanan, fungsi Balai RW-nya, hingga guyub rukun warganya.

Wali Kota menginginkan masalah banjir di perkampungan Kota Surabaya harus bisa segera teratasi. Untuk itu, lokasi-lokasi yang ada genangan harus segera diatasi. Kalau dikerjakannya tahun 2023.

"Maka harus selesai akhir tahun ini. Kalau dikerjakannya tahun 2024, bulan Maret saya minta selesai," katar Cak Eri panggilan akrabnya.

Ia menegaskan, penandatanganan komitmen bersama tersebut harus berjalan sesuai target karena itu adalah bagian dari kontrak kinerja jajaran di Pemkot Surabaya.

Apabila ada jajaran kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya yang ikut menandatangani berita acara tersebut, namun tidak bisa menjalankan sesuai target, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.

"Jadi apa? Ada pertanggungjawaban dari pemkot kepada masyarakatnya, dan ada kepercayaan antara masyarakat dengan pemkot. Kalau sudah ada sinergi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakatnya, maka di situlah pemkot bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, baik itu kemiskinan, pra miskin, pengangguran, genangan air, ataupun PJU," katanya.

Ia menambahkan, sebelum semua permasalahan yang ada di perkampungan itu tuntas, maka pigura tanda tangan berita acara itu jangan sampai diturunkan dari Balai RW.

"Karena saya ingin, di Surabaya ini yang bergerak itu masyarakatnya bukan pemkot, yang hanya memerintah dari atas ke bawah. Sehingga data itu dari bawah, tugas kami (pemerintah) menyelesaikan ini, bentuk guyub rukun inilah yang saya bangun di Kota Surabaya," demikian Eri Cahyadi.