Pemprov Jateng apresiasi swasta bantu perbaiki 35 rumah tak layak huni

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi terhadap pihak swasta yang ikut membantu memperbaiki 35 unit rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni, mengingat di provinsi itu masih cukup banyak dan perlu bantuan.

"Puluhan rumah tak layak huni yang mendapatkan bantuan tersebut, tersebar di beberapa kabupaten di Jateng. Tahun lalu di Kabupaten Rembang, Demak dan Kudus, sedangkan tahun ini dilanjutkan di Kudus dan Pemalang," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen ditemui di sela serah terima rumah sederhana layak huni di Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jumat.

Ia berharap tahun kedua ini semakin banyak rumah tak layak huni yang dibantu PT Djarum Kudus, karena program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah tak layak huni perlu kerja sama semua pihak, termasuk swasta.

"Mudah-mudahan semakin banyak perusahaan swasta yang membantu, karena peran serta pelaku usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (coorporate social responsibility/CSR) sangat diperlukan agar membantu pemerintah mempercepat program penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Bupati Kudus Hartopo mengaku optimistis ketika peran swasta begitu besar, masyarakat yang memiliki hunian layak dapat dirasakan oleh seluruh warga berpenghasilan rendah. Sehingga, masyarakat menjadi lebih sehat dan produktif, karena bernaung di dalam hunian yang nyaman untuk ditempati bersama keluarga.

"Kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha merupakan energi positif yang sangat dibutuhkan agar seluruh upaya pengentasan kemiskinan dapat diakselerasi dengan baik," ujarnya.

PT Djarum mengucurkan dana senilai Rp650 juta untuk 10 rumah di Kabupaten Kudus, dengan rincian delapan rumah bangunan baru, yang setiap rumahnya dianggarkan sebesar Rp61 juta dan dua rumah renovasi, yang setiap rumahnya dianggarkan Rp46 juta dan Rp51 juta.

RSLH merupakan program kolaborasi PT Djarum dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng. Program ini sebagai bentuk nyata atas Penanggulangan Kemiskinan Esktrem (PKE) yang digagas Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2021, dan dijalankan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Selain bertujuan mengentaskan kemiskinan, RSLH juga menjadi komitmen bersama dalam upaya menaikkan taraf hidup masyarakat.

Deputy General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto mengatakan program kolaboratif RSLH yang dijalankan pada tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dan telah memperbaiki 35 unit rumah yang meliputi 10 rumah di Kabupaten Pemalang, 10 rumah di Kabupaten Kudus, 5 rumah di Kabupaten Rembang, dan 10 rumah di Kabupaten Demak, dengan masing-masing bantuan renovasi untuk setiap rumah sekitar Rp60 juta.

"Program renovasi rumah ini tak lepas dari upaya PT Djarum untuk ambil bagian dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem agar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki rumah yang layak huni. Khusus di Kudus, kegiatan ini adalah upaya PT Djarum dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Kota Kretek," ujarnya.

Achmad Budiharto menambahkan program RSLH tahun ini, perusahaan mengucurkan anggaran sebesar Rp2 miliar guna membiayai renovasi maupun bangunan baru 35 rumah dengan masing-masing bantuan renovasi untuk setiap rumah sekitar Rp40 juta hingga Rp60 juta.

Perusahaan juga menerapkan total intervensi, sehingga penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk proses pembangunan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terbatas.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari PT Djarum untuk menyukseskan program RSLH, serta dukungan terhadap pemerintah dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah. Kami berharap program tahun ini berjalan lancar dan tepat sasaran," ujarnya.

Nur Saleh Adnan, salah satu penerima bantuan RTLH menyampaikan terima kasihnya, karena rumah sebelumnya tidak layak huni, kini setelah mendapatkan bantuan menjadi lebih layak huni.

"Karena saya tidak lagi bekerja, tentunya tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki rumah yang mulai keropos," ujarnya.