Hipmi dukung pencabutan subsidi BBM

Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung pencabutan subsidi bahan bakar minyak untuk kelompok yang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi untuk penyehatan fiskal dan kondisi perekonomian.

"Cabut saja karena bisa dialihkan untuk pendanaan sektor lainnya yang lebih produktif dan berdampak positif kepada perekonomian," kata Bendahara Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono dalam jumpa pers kesiapan penyelenggaraan Indonesian Young Leaders 2013 di Jakarta, Rabu.

Lebih spesifik, Bayu mengatakan bahwa pencabutan subsidi BBM itu ditujukan untuk kendaraan-kendaraan pribadi karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan subsidi dari negara.

"BBM untuk pembangkit listrik, untuk angkutan umum dan sejenisnya yang dipergunakan oleh masyarakat banyak, silakan disubsidi," kata Bayu.

Menurut dia, subsidi BBM untuk pembangkit listrik dan angkutan umum akan dinikmati oleh masyarakat dan akan berdampak positif terhadap kondisi perekonomian.

Pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga BBM subsidi jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp4.500 menjadi Rp6.500--Rp7.000 per liter mulai Mei 2013.

Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat kebijakan BBM bersama seluruh gubernur di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM yang diberlakukan bagi mobil pribadi tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengumumkan opsi kebijakan BBM bersubsidi yang akan dijalankan.

Menurut Jero, kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp21 triliun.

Ia juga mengatakan bahwa hampir semua gubernur menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah.

"Tadi mengerucut Rp6.500 per liter untuk mobil pelat hitam. Bahkan, ada beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. Artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju," ujarnya.

Menurut dia, prinsip kebijakan BBM yang akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi BBM yang kini salah sasaran.

Pemerintah, lanjut dia, akan mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.