Kemenkominfo berkomitmen perkuat infrastruktur digital di desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur digital di desa untuk mewujudkan transformasi digital yang merata di Indonesia.

"Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, maka harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Oleh karena itu, infrastruktur digital juga punya peranan guna mendukung kemajuan sebuah desa,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Komitmen itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja menjumpai masyarakat dan kepala desa se-Provinsi Riau pada Kamis (24/8).

Budi mengatakan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mendukung transformasi digital memiliki empat target utama yaitu mendukung layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta pemerintahan hingga di tingkat desa.

Maka dari itu, Pemerintah menjalankan program prioritas membangun infrastruktur digital agar digitalisasi di desa bisa berjalan dengan baik.

Meski begitu, Budi mengatakan dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur digital pun mengalami tantangan-tantangan.

Diskusi dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal seperti dengan tetua adat hingga pemimpin di tingkat desa menurut Budi diperlukan agar didapatkan solusi.

“Keluhan-keluhan yang ada ini akan segera kami tindaklanjuti infrastruktur digital memiliki peranan penting," ujar Budi usai mendengarkan saran dari perwakilan Desa Kesumbo Ampai.

Untuk pertemuan di Provinsi Riau, Budi mengatakan masyarakat menemukan tantangan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Ia pun berjanji akan menangani masalah tersebut sehingga hambatan dalam pembangunan infrastruktur digital bisa segera selesai.

Lebih lanjut, Budi mengatakan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunkasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo pihaknya telah menyiapkan beberapa solusi untuk pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

“Kesenjangan, bukan ketiadaan. Jadi ini pentingnya pemerintah ikut campur, intervensi, turut serta dalam proses percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan yang dinilai kurang menguntungkan bagi swasta karena itulah pemerintah hadir,” tutupnya.