Pemprov Kaltim siapkan delapan program pembangunan sukseskan IKN

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan delapan prioritas pembangunan tahun 2024-2026 yang erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dalam menyukseskan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengharapkan seluruh pihak, terutama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dapat menyesuaikan arah dari prioritas pembangunan yang dimaksud.

"Delapan prioritas pembangunan tersebut telah disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim kepada semua perangkat daerah," kata Sri Wahyuni di Samarinda, Jumat.

Prioritas pembangunan tersebut, adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM untuk penyerapan tenaga kerja ini begitu penting, mengingat Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai IKN.

Kemudian, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya. “Melalui prioritas pembangunan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting, terutama mencegah penyebaran kasus stunting di Kaltim,” katanya.

Selain itu, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Ketiga prioritas ini sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik di Benua Etam," ucapnya.

Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. “Kita harapkan seluruh prioritas tersebut dapat memberikan nilai manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Sri Wahyuni.

Sebagai Provinsi yang telah ditetapkan sebagai IKN, lanjutnya, peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama sangat diperlukan. Dengan demikian, semua pihak, tak terkecuali seluruh OPD, program kerja yang dibangun dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan IKN," katanya.