BI perkirakan BBM Rp7.000 sumbang 0,7 persen inflasi

Bergantung kebijakan pemerintah seperti apa, kalau kenaikan BBM bersubsidinya itu menjadi Rp7.000 dan hanya untuk mobil pribadi plat hitam maka tambahan inflasi sekitar 0,7 persen,"

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter Perry Warjiyo mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi Rp7.000, per liter untuk mobil pribadi, akan menyumbangkan 0,7 persen inflasi pada akhir tahun.

"Bergantung kebijakan pemerintah seperti apa, kalau kenaikan BBM bersubsidinya itu menjadi Rp7.000 dan hanya untuk mobil pribadi plat hitam maka tambahan inflasi sekitar 0,7 persen," kata Perry seusai menghadiri Rakernas Kadin Indonesia, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bank sentral akan merespon kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang telah disiapkan. Namun upaya itu belum bisa disampaikan hingga pemerintah memutuskan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

"Yang jelas BI melihat, kalau pun ada kenaikan harga termasuk BBM, dampaknya akan temporer paling lama tiga bulan. Kami meresponnya tergantung bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, dan persisnya seperti apa kita tunggu seperti apa kebijakanya," kata dia.

Sementara itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peningkatan inflasi harus diwaspadai sebab saat ini sudah berada diatas target 4,9 persen.

"Inflasi perlu diwaspadai. Karena, di asumsi APBN 2013 ditetapkan 4,9 persen, tetapi sampai Maret sudah 5,9 persen secara `year-on-year`. Ini sudah berada di atas batas, karena pengaruh hortikultura dan harga pangan lain," ujar Agus di tempat yang sama.

Selama ini, kata Agus Marto, pemberian subsidi BBM ditetapkan berdasarkan tarif, sehingga siapa pun bisa menikmati subsidi. Dengan demikian, lanjut dia, kebijakan menaikkan harga akan berdampak lebih besar terhadap kenaikan harga barang.

"Tetapi, kalau kami akan menaikkan harga BBM di 2013, itu dimungkinkan karena dalam APBN 2013 pemerintah diperkenankan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR.

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi bahan Bakar minyak (BBM) Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kilo liter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat.

Opsi pengendalian BBM oleh pemerintah yang berkembang belakangan adalah menetapkan dua harga BBM bersubsidi, yakni bagi mobil pribadi serta kendaraan bermotor dan angkutan umum, agar fiskal terjaga namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Agus mengatakan seandainya kegiatan penghematan dan pengendalian BBM tidak berhasil maka pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebagai dasar untuk memotong belanja demi menyehatkan fiskal.

"Kalau terpaksa memotong anggaran itu akan kita lakukan, supaya dunia paham bahwa Indonesia menjaga fiskal dengan baik," ujar dia.