Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas nasional Indonesia yang hingga saat ini telah menunjukkan banyak kemajuan.
“Penekanan Presiden Jokowi untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam mendorong upaya pemerintah dan partisipasi swasta. Salah satu kesuksesan kami adalah program yang kami sebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Sri Mulyani. Dalam kegiatan High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis
Menkeu mencontohkan, PSN banyak mematangkan pembangunan tol di Pulau Jawa. Pembangunan tol juga turut menyasar Pulau Sumatra, meski tidak semasif Pulau Jawa karena masih adanya tantangan fisik pembangunan dan lalu lintas.
Di sisi lain, pembangunan bandara di beberapa kota besar juga memiliki progres yang baik. Hal itu tercermin pada lalu lintas bandara yang makin meningkat.
Meski begitu, bendahara Negara itu mengatakan pembangunan infrastruktur dalam negeri juga masih memiliki sejumlah tantangan, misalnya pembiayaan.
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia memiliki perbedaan geografis yang sangat besar dan setiap daerah memiliki daya tarik tersendiri. Pulau Jawa, misalnya, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga tingkat daya beli di wilayah ini juga tinggi. Hal itu membuat Pulau Jawa menjadi pilihan yang menarik bagi para investor.
Sementara pulau-pulau kecil memiliki jumlah populasi yang lebih sedikit sehingga masih membutuhkan dorongan investasi, terutama dari sektor swasta.
“Itu adalah beberapa kemajuan dan pencapaian, tetapi kita juga dapat mengidentifikasi melalui kemajuan ini bahwa masih ada kekurangan dukungan yang berkelanjutan, baik dalam hal kebijakan, instrumen, skema pembiayaan, maupun manajemen risiko,” ujar Menkeu.
Diketahui, pemerintah menganggarkan dana infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Presiden Joko Widodo, dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8), menyebut anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan.
Baca juga: Menkeu sebut RI pakai prinsip kolaborasi soal pembiayaan infrastruktur
Baca juga: Menkeu: RI butuh 200 miliar dolar AS untuk pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Menkeu: RAPBN 2024 makin sehat dengan defisit 2,29 persen
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
