Kemendikbud arahkan Pemprov Jateng untuk penuhi kuota seleksi ASN PPPK

Kalau bisa diusulkan untuk (mengisi formasi) ASN PPPK, silakan (ajukan) semua. Kami siap duduk bersama menghitung ulang data kebutuhan guru

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI mengarahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memenuhi kuota dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyatakan pihaknya bersama Pemprov Jateng sudah melakukan advokasi dalam rangka mendorong pemenuhan kuota tersebut.

“Tahun ini Pemprov Jateng telah mengajukan usulan formasi guru ASN PPPK,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dalam pertemuannya dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jateng pada Senin (21/8), Nunuk menuturkan keduanya juga berdiskusi untuk bersama-sama memaksimalkan usulan formasi ASN PPPK dan menuntaskan pemenuhan formasi ini hingga tahun depan.

Sementara itu, Ganjar Pranowo memastikan komitmennya untuk memperbaiki nasib guru sesuai kebijakan Kemendikbudristek dan siap menghitung ulang data kebutuhan guru di Jateng.

“Kalau bisa diusulkan untuk (mengisi formasi) ASN PPPK, silakan (ajukan) semua. Kami siap duduk bersama menghitung ulang data kebutuhan guru. Jumlah yang tersisa, jumlah kebutuhan guru, kita hitung bersama. Nantinya angka itu akan kita usulkan,” kata Ganjar.

Tak hanya terkait pemenuhan kuota seleksi ASN PPK, Kemendikbudristek RI turut mengoptimalkan penugasan guru penggerak untuk mengisi kebutuhan kepala sekolah.

Hal itu merujuk Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yakni salah satu syarat guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah adalah yang memiliki sertifikat guru penggerak.

Pendidikan guru penggerak (PGP) sendiri adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru selama enam bulan yang menggunakan pendekatan andragogi dan pembelajaran campuran atau blended learning.

Dengan adanya program pendidikan ini, para guru didorong untuk menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa aman, nyaman, dan bahagia dalam pembelajaran di satuan pendidikan.

Kemendikbudristek telah melakukan pemetaan alokasi kebutuhan kepala sekolah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 148 orang mengingat akan ada 130 kepala sekolah pensiun pada 2023 dan 18 orang berstatus pelaksana tugas (plt.).

Hingga kini Jateng telah memiliki 1.546 calon kepala sekolah dari unsur guru penggerak sehingga dinilai cukup besar dan sangat berpotensi kemajuan sekolah-sekolah.