Yenny Wahid putuskan batal bergabung ke Demokrat

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden SBY atas tawarannya untuk bergabung ke Partai Demokrat."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Bangsa dan Indonesia Baru (DPN PKBIB) Yenny Wahid beserta para pengurus PKBIB batal bergabung ke Partai Demokrat, dan memilih sikap berada di luar partai politik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden SBY atas tawarannya untuk bergabung ke Partai Demokrat," kata Yenny Wahid kepada wartawan di Sekretariat DPN PKBIB, Jakarta, Selasa.

Menurut Yenny, sebelum memutuskan sikap batal bergabung ke Partai Demokrat, Ibundanya, Shinta Nuriyah Wahid menyarankan agar ia meminta saran dari para kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, yang akhirnya memutuskan sikap berada di luar struktur kepengurusan Partai Demokrat.

Yenny juga beberapa kali telah bertemu dengan Ketua Dewan Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, setelah tawaran tersebut, tapi tidak pernah membicarakan posisinya di struktur partai.

Pilihannya batal bergabung ke Partai Demokrat bukan karena tidak jabatan, yakni diperkenankan menjadi wakil ketua umum, tapi karena visi ke depan, yakni para pengikut almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetap memperjuangkan prinsip-prinsip nilai perjuangan dan cita-cita Gus Dur soal kebangsaan, pluralisme, kemanusiaan, dan sebagainya.

"Meskipun saya batal bergabung ke Demokrat, tapi bukan berarti istirahat dari panggung politik nasional. Saya dan kader PKBIB akan mendukung salah satu figur pada Pilpres 2014, melalui Ormas Gatara (Gerakan Kebangkitan Rakyat) yang didirikan oleh Gus Dur," ujarnya.

Sedangkan, terhadap kader PKBIB yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di partai politik, menurut Yenny, tidak masalah kecuali ke PKB dan PKS, karena visi, misi dan ideologinya yang berbeda.

Khusus untuk PKB, menurut dia, selama Gus Dur tidak dikembalikan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro melalui Muktamar PKB, maka selama itu pula tak akan masuk PKB.

"Sebelumnya, Gus Dur dilengserkan dari posisi Ketua Umum Dewan Syuro PKB pada Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ancol, Jakarta. Itulah yang mesti dikembalikan. Jadi, muktamar Ancol harus dibatalkan," tegas Yenny lagi.

Yenny berharap, elit PKB harus punya kesadaran untuk mengembalikan marwah Gus Dur tersebut, walau beliau sudah almarhum.

"Jika marwah Gus Dur tidak dikembalikan, lalu saya bergabung dengan PKB, itu sama saja dengan mengkhianati ayah saya sendiri. Untuk itu, dalam Pemilu 2014 nanti, rakyat dan warga NU yang bisa menilai, apakah PKB masih layak dipilih atau tidak," tukasnya. (R024/C004)