"Harus memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik dari aspek ekonomi, ekologi juga aspek sosial," kata Prof. Rokhmin Dahuri dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Bengkulu di Bengkulu, Rabu.
Pulau Enggano kata dia letaknya jauh dari Kota Bengkulu, ibu kota provinsi. Oleh karena itu model pembangunannya harus jelas, berkelanjutan, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
"Jadi model pembangunannya harus 'big push', jadi skala besar, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kesesuaian lahan dan seterusnya, sehingga antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap berjalan harmonis," kata Prof. Rokhmin.
Prof. Rokhmin juga menekankan agar pemerintah daerah, Pemprov Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara menciptakan iklim investasi yang kondusif, sistem perizinan, informasi dan hal-hal dengan kemudahan berbisnis harus seperti negara-negara maju lainnya termasuk untuk wilayah pulau terluar.
Baca juga: Bengkulu kerja sama dengan UNP transfer iptek untuk pulau terluar
"Bukan berarti mengobral lahan usaha, tetap ada aturannya, tinggal benchmarking saja mencontoh negara-negara yang sudah lebih dulu maju, bagaimana cara berkerja sama dengan investor, maupun pengusaha asing. Investor untung, tetapi bangsa juga harus lebih untung besar, baik ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi," ujar Prof. Rokhmin.
Untuk diketahui, wilayah Pulau Enggano ke Ibu Kota Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu sekitar 156 km atau 90 mil laut. Untuk mencapai ke pulau terluar Indonesia tersebut, penumpang bisa menggunakan jenis transportasi laut atau udara.
Berlayar ke Pulau Enggano membutuhkan waktu tempuh selama 12 jam, sementara menggunakan pesawat perintis membutuhkan waktu sekitar 35 menit. Untuk pesawat perintis tidak terbang setiap hari ke Pulau Enggano.
Baca juga: Pemerintah melanjutkan pembangunan tahap dua jalan di Pulau Enggano
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
