Pusat Fasker Kemendagri tingkatkan kerja sama antarpemda

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) berupaya meningkatkan kerja sama antar-pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

Oleh karena itu, Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kerja Sama 2023 yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah dalam Menghadapi Tantangan Global".

"Sinergi atau kerja sama antara pemda dengan stakeholder menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam konteks itu, ada sejumlah poin yang perlu diperhatikan dalam membangun kerja sama dengan para stakeholder," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pertama, perlunya membangun kerangka kerja sama yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Ia meyakini upaya itu akan mampu menggali potensi serta menghasilkan kebijakan dan program yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, pentingnya mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua tingkatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong inovasi, memperkuat keterampilan manajerial, serta meningkatkan pemahaman tentang perubahan sosial dan teknologi.

"Oleh karena itu, saya mendorong para pihak agar terus membangun jaringan kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan dan berbagi pengalaman," ujarnya.

Ketiga, dalam menjawab tantangan global, diperlukan digitalisasi dan adopsi teknologi modern sebagai usaha dalam percepatan pemulihan serta meningkatkan daya saing di sektor ekonomi.

"Pemda harus memahami struktur ekonomi daerah, pertumbuhan demografi, tantangan yang dihadapi dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, kebijakan APBD dapat disinergikan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di daerah," jelas Fatoni.

Dia berharap digelarnya rakornas ini dapat menjadi momentum untuk saling berbagi informasi, diskusi, merumuskan langkah-langkah strategis, serta menyelaraskan visi misi dalam menghadapi tantangan global.

"Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk merumuskan rencana aksi konkret yang akan membawa kita ke arah yang lebih maju dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diyakini akan menjadi kunci utama kesuksesan.

"Kita perlu menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk mengkoordinasikan upaya pemulihan ekonomi yang mencakup berbagai isu serta menuntut perhatian khusus," ujarnya.

Tidak hanya itu, Fatoni menjelaskan di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia patut berbangga diri. Ini lantaran menurut data statistik pada Triwulan II tahun 2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17 persen.

Ia menilai capaian ini menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi nasional secara perlahan mengalami perbaikan yang sangat positif. Fatoni berharap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berbanding lurus dengan percepatan pembangunan daerah.

"Kita patut mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan berita resmi statistik bahwa pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai 5,17 persen dengan produk domestik bruto sebesar Rp5.226 triliun," pungkas Fatoni.