"Pencetakan naskah un harus dievaluasi kembali"

Gorontalo (ANTARA News) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Gorontalo, Prof Nelson Pomalingo menilai pencetakan naskah atau soal Ujian Nasional (UN) di tingkat pusat, harus dievaluasi kembali oleh pemerintah.

Nelson yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG) tersebut, Senin, menilai pencetakan naskah yang tidak dilakukan di daerah seperti tahun-tahun sebelumnya, memiliki resiko tersendiri seperti penundaan UN yang terjadi di beberapa daerah saat ini.

"Seluruh pihak terkait harus duduk bersama untuk mengevaluasi apakah sistem ini sudah tepat dan efisien. Juga harus dipertimbangkan mengenai kemungkinan bocornya soal," kata Nelson.

Adanya perubahan jadwal UN juga tak bisa dihindari oleh pemerintah daerah, mengingat distribusi soal yang memakan waktu lebih lama bila dibanding dengan mencetak soal di daerah masing-masing.

Meski demikian, ia meminta penundaan UN tidak dijadikan polemik berkepanjangan, karena akan berdampak pada psikologis siswa sebagai peserta ujian.

"Dalam kasus ini, guru berperan sangat penting. Guru harus mengarahkan siswa untuk tidak terjebak dalam permasalahan UN," lanjutnya.

Ia menghimbau seluruh guru SMA dan sederajat, tidak memberi tekanan dalam bentuk apapun pada siswa, terkait keterlambatan pelaksanaan UN.

Mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) itu juga menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi, bagi guru yang melakukan pelanggaran selama menjadi penyelenggara UN.

Sebelumnya, Gorontalo merupakan salah satu daerah yang terpaksa harus melakukan perubahan jadwal UN, karena soal belum selesai dicetak di Jakarta.

Jumlah siswa yang mengikuti UN di Gorontalo terdiri dari SMA 6.248 orang, MA 1.279 orang, SMALB 14 orang dan SMK 4.838 orang.