Dokumen yang disiapkan oleh sejumlah negara dan akan diajukan untuk pemungutan suara dalam waktu dekat di Sidang Majelis Umum PBB, "sangat jelas bias dan penuh istilah yang bertentangan", kata kementerian itu dalam satu pernyataan.
Resolusi itu hanya menyalahkan pemerintah Suriah atas krisis tersebut. Resolusi sepenuhnya mengabaikan dukungan keuangan, logistik dan militer dari luar buat kegiatan oposisi dan pelaku teror kelompok oposisi bersenjata, kata kementerian itu.
Para penyusun resolusi baru tersebut berusaha memperoleh persetujuan dari Sidang Majelis Umum PBB mengenai rencana sepihaknya bagi Suriah dengan tujuan tunggal --perubahan rejim, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad.
Ditambahkannya, rancangan tersebut mengabaikan dampak politik dan regional dari skenario semacam itu.
Rusia menyatakan dua resolusi yang sebelumnya disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB dengan isi yang hampir persis sama hanya menambah rumit proses penyelesaian damai. Jadi, Moskow takkan mendukung dokumen semacam itu dalam pemungutan suara, katanya.
Moskow juga mendesak pelaku terkait agar mengkonsolidasikan semua pihak di Suriah untuk melaksanakan Komunike Jenewa, yang sebelumnya disahkan. Komunike tersebut berfungsi sebagai satu-satunya landasan yang layak bagi penyelesaian krisis Suriah, kata kementerian itu.
(C003)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
