BPBD: Semua kelurahan di Cimahi miliki titik potensi kekeringan

Bandung (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa semua kelurahan di Cimahi memiliki titik yang berpotensi terdampak kekeringan.

Kepala BPBD Kota Cimahi Fitriandy Kurniawan, di Cimahi, Jumat, mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan BPBD Cimahi tahun 2022 lalu.

"Hasil dokumen KRB itu mengungkapkan potensi kekeringan hampir ada di seluruh kelurahan. Hanya rata-rata kategori sedang," kata Fitriandy.

Berdasarkan pemetaan luas potensi bencana kekeringan di Kota Cimahi, lanjut dia, sebesar 4.280,40 hektare, dengan kelurahan yang memiliki luas bahaya kekeringan tertinggi adalah Kelurahan Cipageran (620,28 hektare) atau sekitar 14,49 persen dari total luas wilayah bahaya kekeringan.

"Dengan potensi ini, yang kita waspadai adalah pada saat muncul El Nino yang berefek kemarau. Terutama di wilayah dengan luasan potensi kekeringan cukup besar seperti di Kelurahan Cipageran," ujar dia.

Atas hal tersebut, ucap Fitriandy, Kota Cimahi menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan, dalam rangka mengantisipasi berbagai bencana alam yang diakibatkan musim kemarau.

Penetapan status siaga darurat bencana alam kekeringan itu dituangkan dalam surat keputusan yang telah resmi diterbitkan dan berlaku sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023.

"Kita sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan, berdasarkan kaji cepat tentang adanya potensi kekeringan yang dihadapi, terlebih ada El Nino. SK ini diterbitkan dalam rangka persiapan untuk menghadapi musim kemarau, dan adanya bencana alam yang diakibatkan cuaca saat ini," ucapnya.

Berdasarkan kajian itu, BPBD memprediksi bahwa dalam musim kemarau, Kota Cimahi akan memiliki potensi bencana kekeringan lahan pertanian, kekeringan sumber air bersih, serta kejadian kebakaran rumah dan lahan.

Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap tiga bencana tersebut, kata Fitriandy, BPBD akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng OPD terkait serta menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana kekeringan.

"Sejauh ini kalau laporan langsung ke kami belum ada, tetapi kalau ke OPD lain sudah, terutama yang membutuhkan pasokan air bersih. Kita terus koordinasi dengan OPD dan lintas sektoral lainnya untuk antisipasi supaya kekeringan tidak semakin meluas," tuturnya.