Indonesia dorong ruang fleksibel untuk DPI di DEWG G20 India

Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam pertemuan ke-empat Digital Economy Working Group (DEWG) G20 India mendorong adanya ruang fleksibilitas pada infrastruktur digital publik atau digital public infrastructure (DPI) bagi para anggota G20 sebagai salah satu isu yang dibahas oleh kelompok kerja tersebut.

Fleksibilitas pada DPI diharapkan dapat mendukung pengembangan konsep dan kerangka sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara.

“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal. Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20. Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” ujar Ketua DELRI Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba dalam keterangan pers, Jumat.

Selanjutnya, Mira mengatakan DPI harus dipisahkan konteksnya antara DPI di ranah domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara (cross-border).

Hal itu dikarenakan setiap negara memiliki regulasi yang berbeda di negara masing-masing sehingga masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk hal ini, mengingat belum semua negara anggota G20 mengadopsi kerangka pembangunan infrastruktur digital publik.

Dalam DEWG G20 India, ada dua isu lainnya yang dibahas yaitu terkait dengan keamanan siber serta kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja.

Untuk isu kedua yaitu keamanan siber, DELRI masih memiliki pandangan serupa seperti saat G20 Indonesia yaitu tetap berfokus pada aspek keamanan termasuk membahas pentingnya privasi serta pelindungan data.

Pada isu ketiga yaitu kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, Pemerintah Indonesia menyambut baik usulan G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.

“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, kami menyambut baik proposal tersebut,” ujar Mira.

Secara keseluruhan delegasi Republik Indonesia dalam G20 bidang digital menilai terdapat penajaman pada pembahasan isu-isu prioritas di DEWG G20 India.

Penajaman materi tersebut terjadi karena adanya dinamika misi yang cukup berbeda di antara negara anggota terutama terkait dengan cara penanganan di negara masing-masing.

Adapun pertemuan dalam DEWG G20 India disiapkan untuk menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023.