“Solusi yang tampak jelas bagi kami adalah mempercepat realisasi program gasifikasi kelistrikan oleh PLN. Terutama konversi pembangkit bertenaga diesel (PLTD) ke gas, terlebih untuk PLTD yang berlokasi di wilayah Jakarta,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, ada 47 lokasi gasifikasi pembangkit listrik dengan total volume kebutuhan LNG mencapai 282,93 BBTUD. Dari angka tersebut, 24 pembangkit sudah beroperasi, tiga pembangkit dalam tahap pengadaan dan konstruksi, sementara 20 pembangkit sisanya masih berstatus sebagai rencana.
Anggawira menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat program gasifikasi tersebut. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, industri dan masyarakat menjadi penting agar program gasifikasi bisa berjalan lancar.
Baca juga: Pemprov DKI bahas polusi udara bersama sejumlah kementerian
“Kami percaya bahwa kunci dari keberhasilan program gasifikasi ini adalah melibatkan banyak pihak. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan juga masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi vital agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diinginkan,” kata Komisi Pengawas SKK Migas itu.
Selain itu, Anggawira juga menyoroti potensi dana yang berasal dari Joint Energy Transition Partnership (JETP) sebagai sumber pendanaan yang dapat mempercepat realisasi program ini.
“Dana dari JETP dapat menjadi katalis dalam upaya transisi energi ini. Ketersediaan pendanaan yang cukup akan memastikan kelancaran konversi PLTD ke gas serta pengembangan infrastruktur yang mendukung," imbuhnya.
Anggawira berharap dengan adanya dana JETP dan kolaborasi lintas sektor, Jakarta dapat segera menghadirkan sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Baca juga: Pegawai Pemkot Tangerang ke kantor naik sepeda guna tekan polusi udara
“Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga bagaimana kita menjaga kualitas hidup masyarakat di ibu kota,” katanya.
Pada KTT G20 di Bali pada November 2022, Indonesia berhasil mengantongi komitmen pembiayaan untuk proyek energi bersih dari negara-negara G7 ditambah Denmark dan Norwegia sebesar 20 miliar dolar AS.
Pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu berjanji untuk menyediakan dana himpunan yang setara dengan Rp299,74 triliun dari publik dan swasta selama 3 - 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas 10 miliar dolar AS yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan 10 miliar dolar AS dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Pemerintah telah menyampaikan lima prioritas program yang potensial untuk didanai JETP, di antaranya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT), peningkatan efisiensi, rasio elektrifikasi, serta infrastruktur transmisi.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
