DPRD nilai kunjungan kerja ke luar negeri efektif untuk pembangunan

Jadi kunjungan dinas ke LN itu positif jika dilaksanakan dengan benar, apalagi untuk kota Jakarta

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI menilai kunjungan kerja ke luar negeri efektif lantaran bisa belajar pembangunan bagi Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi sekali lagi bukan semata-mata kita ingin ke luar negeri, kita kan setelah Ibu Kota ke IKN, Jakarta mau buat apa sih?" kata Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menuturkan dengan belajar dari negara maju maupun berkembang lainnya, Jakarta bisa mendapatkan ilmu yang bisa diimplementasikan ke depannya.

Terlebih, menurut dia, saat ini Jakarta memiliki keuangan daerah yang cukup. Karena itu, pihaknya menyampaikan pendapat itu kepada para eksekutif di Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada Rabu (9/8).

"Seperti kunjungan kerja luar negeri tahun lalu menghasilkan MRT Fase 2 dan LRT, terus kunjungan kerja ke Amerika mengenai mobil listrik," katanya.

Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI simpulkan lima hal hasil kunjungan ke Surabaya

Dia berharap dengan adanya kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, Jakarta bisa mencontoh kemajuan negara lain. Salah satunya yakni kendaraan listrik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menjelaskan, ada tiga prinsip yang bisa didapatkan saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Pertama, kita bisa belajar hal-hal baru tentang pembangunan yang bisa kita terapkan di Tanah Air air Indonesia," ujar Taufik.

Kedua, adanya studi komparatif pembangunan di negara tujuan dengan mencari kesamaan dengan program yang sudah diterapkan di Tanah Air.

Baca juga: DPRD DKI sambut baik Parlemen Hanoi pelajari pembangunan MRT Jakarta

Ketiga, dengan kunjungan ke luar negeri pihaknya bisa bekerjasama terkait pembangunan atau berkomunikasi dengan calon investor di luar negeri (LN).

"Jadi kunjungan dinas ke LN itu positif jika dilaksanakan dengan benar, apalagi untuk kota Jakarta," katanya.

Terlebih, menurut Taufik, dari segi APBD yang lebih besar tentunya Jakarta unggul daripada kota atau provinsi lainnya sehingga daerah lainnya yang harus belajar kepada Ibu Kota.

"Kalaupun Jakarta belajar ke provinsi lain maka untuk hal-hal khusus saja yang belum dimiliki oleh Jakarta," tuturnya.

Dia mencontohkan kunjungan ke Bali untuk belajar pengelolaan pariwisata dan ke Batam untuk belajar pengelolaan pelabuhan internasional. Sedangkan ke Maluku Utara untuk belajar pengelolaan hasil laut dan sebagainya.