Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pernah mengajukan protes kepada pihak kreditur mengenai persyaratan pemberian debt swap (pengalihan utang menjadi program tertentu) yang sangat berat, sementara nilai debt swap itu sangat kecil. "Hingga saat ini ngurus debt swap dianggap sulit di mana jumlah yang diberikan kecil sementara persyaratan yang diajukan banyak sekali. Ini yang saya protes ke negara-negara sana waktu pertemuan dengan negara-negara kreditur," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan, pemerintah akan tetap melakukan dan mengusahakan adanya debt swap karena minat negara-negara khususnya di kawasan Eropa sangat besar untuk memberikan debt swap. "Saya katakan kalau anda memang ingin membantu negara-negara seperti Indonesia untuk meringankan beban anggaran melalui debt swap, mestinya jangan sampai seperti sekarang, misalnya debt swap untuk Jerman persyaratannya beda dengan dengan Swedia, dengan Italia lain lagi, dan sebagainya," katanya. Kondisi itu menyebabkan Departemen Keuangan dan departemen teknis serta pemerintah daerah mengalami kerepotan mengurus berbagai persyaratan yang bermacam-macam, padahal angka yang diberikan hanya kecil sekali, tidak sepadan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, kata Sri Mulyani, banyak yang tertarik untuk meminta adanya penyeragaman pemberian debt swap dari pihak kreditur. "Kalau negara-negara maju pengin membantu negara-negara berkembang yang memiliki banyak utang melalui debt swap, seharusnya syaratnya bisa diseragamkan dan disederhanakan sehingga negara-negara seperti Indonesia dapat lebih mudah menggunakan fasilitas itu," kata Sri Mulyani.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
