KSP: Anggaran beasiswa-bansos pendidikan naik jadi Rp35,9 triliun 2024

Kenaikan ini lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan menjadi Rp35,94 triliun pada 2024 dari Rp28,9 triliun pada 2023.

“Kenaikan ini lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu,” kata Abetnego dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat memperluas akses pendidikan.

Hal itu seiring dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni no one left behind atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Deputi KSP yang membidangi pembangunan manusia itu menjelaskan bahwa beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah.

Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

“Ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran,” ujarnya.

Baca juga: KSP: Pemerintah bekerja keras tingkatkan kualitas pendidikan nasional

Selain perluasan akses, kata Abetnego, pemerintah juga berkomitmen untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan meningkatkan distribusi serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan, antara lain menyediakan pendidik profesional melalui rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dapat diikuti guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Formasi yang ditetapkan ditentukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Adapun terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kata Abetnego, mulai 2007 hingga 2017 telah dilakukan sertifikasi melalui portfolio dan PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dan GIM. Kemudian pada 2018 dilakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menghasilkan guru-guru generasi baru.

Pemerintah, lanjutnya, saat ini juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa terserap oleh industri dan dunia kerja melalui pengembangan dan penguatan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Hingga akhir 2022 terdapat 1.401 SMK yang dikembangkan menjadi SMK-PK.

“Semua upaya yang dilakukan pemerintah ini untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif, berintegrasi, dan berdaya saing seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi,” kata Abetnego.

Baca juga: KSP: Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker sudah memadai kembangkan SDM RI
Baca juga: Tingkatkan kualitas SDM, Pemprov NTT terbitkan 150 izin sekolah baru