"Putusan-putusan BK DPR RI tidak mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh anggota. Yang tidak memiliki perwakilan di BK DPR RI, akan segera ditindak. Sementara anggota DPR RI yang bermasalah tapi memiliki perwakilan di BK DPR RI, tidak diproses sama sekali," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis.
Bahkan, kata anggota Komisi III DPR RI itu, keputusan BK DPR RI tidak mencerminkan kehormatan lembaga tersebut.
"Sebagai contoh, sakitnya Ketua Fraksi Gerindra, Widjono Hardjanto, BK DPR RI langsung memutuskan kasusnya tanpa diminta klarifikasi sama sekali," kata Desmon.
Ia membandingkan kasus yang dialami oleh anggota DPR RI dari PDI Perjuangan seperti Sukur Nababan yang absen sebanyak 6 kali, penghilangan ayat tembakau dan video porno yang mirip anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tidak diproses sama sekali.
"Bagi kami (Fraksi Gerindra), BK lembaga apa sebenarnya. Kala orang yang tak punya perwakilan, itu teraniaya. Ada kesan melarut-larutkan perkara ini, mereka ada seolah-olah mengulur-ulur waktu," kata Desmon.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
