Ekonom imbau pemerintah waspadai dua tantangan ekonomi tahun depan

Tahun depan mitra dagang terbesar Indonesia, yaitu China, ekspektasi pertumbuhan ekonominya di bawah 5 persen

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengimbau pemerintah untuk mewaspadai dua tantangan yang bisa menghalangi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan.

Kedua tantangan tersebut adalah gejolak perekonomian China serta dampak Pemilu terhadap investasi dan konsumsi masyarakat.

“Tahun depan mitra dagang terbesar Indonesia, yaitu China, ekspektasi pertumbuhan ekonominya di bawah 5 persen. Kemudian, ada ganjalan dari Pemilu yang biasanya realisasi investasi agak rendah dan belanja kelompok menengah cukup ditahan,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Terkait belanja masyarakat, Bhima berpendapat kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan mempengaruhi inflasi harga. Sebab, akan ada dorongan inflasi dari sisi permintaan ketika ASN menerima kenaikan gaji.

Selain itu, masih ada El Nino yang dampaknya dikhawatirkan mempengaruhi harga pangan pada awal 2024.

“Itu semua harus diatur, harus sinkron, terutama dari fokus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Bhima.

Sementara, Bhima menilai Rancangan APBN (RAPBN) 2024 yang disusun oleh pemerintah belum menunjukkan sinkronisasi APBN dengan asumsi makro tahun depan.

Oleh karena itu, Bhima berharap pemerintah dapat menyesuaikan RAPBN 2024 agar strategi dan belanja dapat mengarah pada pemulihan ekonomi.

Presiden Joko Widodo, dalam dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 5,2 persen.

Presiden mengatakan stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga serta situasi Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 akan dikondisikan untuk tetap kondusif guna meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.

APBN juga akan dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga.

Baca juga: Jokowi: RAPBN 2024 didesain guna percepat transformasi ekonomi
Baca juga: Menteri PUPR: Anggaran PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp146,98 triliun