"Kami menghormati semuanya, dan itu bagi kami sesungguhnya membuat kami semakin ramping dan efisien untuk berkontestasi," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Sehingga, lanjut dia, publik memperoleh sisi positif lantaran berkurangnya kebisingan dari langkah-langkah taktis partai-partai politik jelang pemilu.
"Tapi yang diinginkan PDI Perjuangan ada diskursus tentang Indonesia kedepan, ini kan enggak keluar-keluar sampai sekarang," katanya.
Selain itu, tambah dia, dapat lebih fokus pula dalam merancang diskursus tentang Indonesia kedepannya.
"Kalau kemudian terjadi tiga pasangan akan diuji oleh publik, gagasannya, kebijakan-kebijakannya tentang Indonesia ke depan, kan bukan diuji seberapa banyak partainya, kunciannya kan di situ," paparnya.
Dia juga menyebut bahwa PDI Perjuangan tidak merasa ditinggalkan atas dukungan yang diberikan PAN dan Partai Golkar kepada Prabowo Subianto sebab pemilu sejatinya berasal dari suara rakyat.
"Jadi kita tidak boleh baper (bawa perasaan) bahwa PDI Perjuangan ditinggal, kami tidak merasa ditinggal, kaitkan itu kedaulatan dan otonomi Golkar, otonominya PAN," ucapnya.
PDI Perjuangan, ujarnya lagi, akan selalu menghindari pula pola-pola transaksional dalam menjalin kerja sama politik dengan partai politik lain.
"PDI Perjuangan itu setiap bekerja sama dengan partai politik, maka selalu akan menghindari pola-pola transaksional dan bagi-bagi sumber daya ekonomi. Kenapa itu diletakkan? Karena pada dasarnya orang dalam kontestasi pemilu yang akan datang itu kita akan minta izin kuasa daulat rakyat," tuturnya.
Said menambahkan bahwa pascadeklrasi dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo, Jakarta, Minggu (13/8), partainya akan bersikap santai, dan tidak mengadakan rapat khusus menyikapi konstelasi politik jelang pemilu yang berubah.
"Enggak, enggak ada. Kami santai saja. Kami akan fokus memenangkan Ganjar Pranowo, sebab kan capresnya Ganjar Pranowo. Masa kami harus berkutat kanan-kiri terus, noleh terus. Kapan majunya," ujar dia.
Sebelumnya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Gerindra berkoalisi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Tanda tangan kerja sama politik serta deklarasi capres Prabowo Subianto dilaksanakan di Museum Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat, Minggu (13/8).
Hadir dalam deklarasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: PDIP: Presiden Jokowi sudah tepis isu dukung PrabowoBaca juga: Sekjen PDIP: Megawati tanggapi koalisi Golkar, PAN, PKB dan Gerindra
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
