Prabowo: Jokowinomics aplikasi nyata Ekonomi Pancasila

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Gerindra dan bakal calon presiden Prabowo Subianto menilai program ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowinomics sebagai aplikasi nyata dari Ekonomi Pancasila yang fokusnya adalah menyejahterakan masyarakat.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Prabowo saat menghadiri Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa malam.

Menteri Pertahanan RI itu menjelaskan prinsip ekonomi Pancasila adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip bangsa Indonesia, bahwa ekonomi harus bisa wujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Sejumlah bentuk program konkret dari ekonomi Pancasila yang dijalankan Jokowi yakni, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa.

Prabowo juga mengatakan sebagian besar program itu adalah untuk membantu masyarakat kecil. Ia pun mengatakan akan meneruskan program-program itu apabila terpilih menjadi presiden di 2024.

"Kartu-kartu yang diterapkan oleh Presiden Jokowi itu jelas aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila dan manfaatnya dirasakan puluhan juta rakyat Indonesia. Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 caranya adalah menerapkan ekonomi Pancasila, dan kita harus percaya bahwa mazhab kita dan rumus kita adalah ekonomi Pancasila," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan perspektif ekonomi Pancasila ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai bagian dari strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Terdapat 10 fokus kebijakan menuju Indonesia Emas yang dipaparkan Prabowo, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi, ketahanan air, pengentasan kemiskinan, kesehatan dan farmasi, pendidikan, sains dan teknologi, pertahanan, industrialisasi, reformasi politik, hukum dan birokrasi, transformasi keuangan negara.

Adapun dipaparkan beberapa program best results fast sementara, yaitu makan siang dan susu gratis untuk semua murid di sekolah, melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, PKH dan BLT Dana Desa, membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap Kabupaten, menurunkan kasus TBC hingga nol kasus pada 2029, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan tingkatkan rasio pajak capai 16 persen, serta ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian dengan lumbung padi desa, daerah dan nasional.

Prabowo juga menjelaskan program prorakyat yang memberikan perlindungan di sektor informal dan pekerja harian, serta program insentif ekonomi mikro kecil betul-betul harus dilanjutkan dan dieksekusi dengan baik.

"Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedagang asongan semua bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari, ini program yang baik dari Presiden Joko Widodo jadi harus kita lanjutkan," kata dia.

Tak hanya untuk para pekerja informal dan pelaku UMKM, program prorakyat juga harus menyasar kepada para seluruh pelajar di Indonesia, baik dari tingkat SD hingga SMA.

Ia menginginkan para siswa mendapatkan makan siang gratis sebagai peningkatan gizi untuk para generasi bangsa ke depan, mencegah stunting dan penyiapan SDM masa depan.

"Kita akan berikan makan siang dan susu gratis setiap harinya untuk pelajar-pelajar kita dari SD, SMP, hingga SMA. Generasi muda bangsa Indonesia harus kita penuhi gizinya. Ini adalah kunci menuju generasi Indonesia emas 2045," tegasnya.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.