DPD tidak sepakat kepala daerah dipilih DPRD

Kita `kan baru dua kali (pilkada langsung), jangan kemudian mundur kembali karena ada masalah, maslahnya yang harus diperbaiki. Misalnya bisa juga disederhanakan, dibikin serentak, tapi tetap rakyat yang memilih,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan pihaknya tidak sepakat bila kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kita `kan baru dua kali (pilkada langsung), jangan kemudian mundur kembali karena ada masalah, maslahnya yang harus diperbaiki. Misalnya bisa juga disederhanakan, dibikin serentak, tapi tetap rakyat yang memilih," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan esensi dari demokrasi meskipun terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi seperti politik uang dan mahalnya biaya politik.

Untuk itu, menurut dia, seharusnya yang diperbaiki adalah sistem untuk pemilihan secara langsung tersebut, bukan malah menggantinya dengan pemilihan oleh DPRD.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan pemilihan Bupati dan Wali Kota melalui DPRD, sementara gubernur tetap dipilih secara langsung.

Usulan tersebut diajukan guna menyederhanakan pemilihan kepala daerah sehingga lebih efisien dan tidak berbiaya mahal.

Hal ini mengingat jumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 580 daerah.

Selain itu, usulan tersebut juga untuk mengurangi ekses-ekses yang buruk dari pemilihan kepala daerah yang seringkali terjadi.

Sementara itu, dalam pertemuan konsultasi dengan Presiden Yudhoyono di kantornya, Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Laode Ida menyampaikan gagasan tindak lanjut dari keputusan Mahakamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan DPD dalam pembuatan legislasi yang berkaitan dengan daerah.

Presiden dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Sekretaris Kabinet dipo Alam.