KemenKopUKM inisiasi knowledge hub di ASEAN Inclusive Business Summit

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan menginisasi pembentukan inisiative business knowledge hub pada pertemuan ASEAN Inclusive Business Summit yang akan berlangsung di Bali pada 23-25 Agustus 2023 mendatang.

“Kami ingin membuat ekosistem inklusif bisnis untuk knowledge hub karena banyak pihak yang sudah melakukan dukungan (mengenai inklusif bisnis) yang kadang-kadang satu sama lain tidak mengetahuinya baik satu negara apalagi regional,” kata Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM Destry Anna Sari saat media briefing road to Side Event ASEAN Inclusive Business Summit di Jakarta, Selasa.

Melalui pembentukan knowledge hub diharapkan mampu mengkonsolidasi ide,saran dan masukan dari stakeholder terkait seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hingga pelaku usaha mengenai bisnis yang inklusif. Bahkan tidak menutup kemungkinan knowledge hub dapat menjadi ekosistem yang mampu merumuskan kebijakan yang bisa mendukung program pemerintah nasional dan regional.

“Dengan knowledge hub ini kita harap bisa mengkonsolidasi temuan berbagai pihak dan berbagi pihak, termasuk akses pembiayaannya juga,” ucapnya.

Lebih lanjut Asdep Sari menyampaikan, berbeda dari tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan ASEAN Inclusive Business Summit ke enam, akan dihadiri langsung oleh menteri-menteri UKM anggota ASEAN.

Pada pertemuan high level tersebut, Indonesia melalui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan menyampaikan inklusif bisnis yang kian berkembang di Indonesia

Harapannya, masing-masing negara bisa memberikan dukungan kepada pelaku usaha yang memiliki model bisnis yang inklusif.

“Tujuan utamanya ketika menteri sudah mengenali model bisnis inklusif, kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat,” tuturnya.

Sari menuturkan bisnis inklusif di ASEAN lebih dikenal sebagai usaha menengah besar yang memasukkan usaha mikro kecil ke dalam rantai atau proses bisnisnya, baik sebagai produsen, konsumen, distributor dan lain sebagainya.

Pemerintah, disebutnya, berkepentingan mendukung bisnis inklusif karena model bisnis tersebut membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

“Pemerintah perlu menghargai perusahaan-perusahaan yang sudah memasukkan usaha mikro kecil ke dalam model bisnisnya. Kepentingan lain adalah ketika ini mendapatkan kemudahan bisa memunculkan lebih banyak usaha-usaha dengan model bisnis inklusif, itu yang diharapkan,” jelas dia.

Baca juga: KemenKopUKM ajak komunitas bisnis gali potensi jutaan UMKM

Baca juga: MenKopUKM jajaki kerja sama pengolahan hasil perikanan dengan Jepang