Pengamat: Pemprov DKI perlu pendekatan khusus demi ekonomi Jakarta

Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif, tetapi juga bisa bertani.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah memandang perlu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta elakukan pendekatan khusus demi perekonomian Jakarta.

Hal tersebut sekaligus menyambut Jakarta sebagai kota ekonomi skala global ketika tak lagi menyandang status ibu kota negara.

"Salah satu upaya pentingnya adalah dengan melakukan sinergi antarbadan usaha milik daerah (BUMD)," kata Trubus dalam diskusi Balkoters Talks bertajuk Peran BUMD dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Trubus, ada tiga pendekatan kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, Pemprov DKI perlu memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.

"Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli pasar tradisional. Maka, bagaimana membuat masyarakat berdaya," jelas Trubus.

Selanjutnya, BUMD juga harus mempunyai peran penting dalam mendampingi masyarakat, khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem.

"Seperti budi daya atau on farming itu bagus. Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif, tetapi juga bisa bertani, banyak tanah telantar yang bisa dimanfaatkan," ujar Trubus.

Ketiga, lanjut dia, pendekatan berkeadilan. Kebijakan DKI Jakarta perlu adanya pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatan untuk publik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya menjembatani kepentingan tiap BUMD selain mengedepankan sinergitas.

Terlebih memang selain menjalankan program pemprov, BUMD harus tetap menjalankan komersialisasi demi keberlangsungan perusahaan.

"Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS (pegawai negeri sipil) sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri," kata Thomas.

Salah satunya, kata dia, ketika berkaitan dengan kenaikan tarif layanan publik yang dikelola BUMD perlu diperhatikan apa saja yang menjadi faktornya.

Di samping itu, pemberian subsidi atau sejenisnya akan dilakukan secara tepat agar kepentingan masyarakat dan tujuan komersial perusahaan tetap berjalan beriringan.

Baca juga: DKI koordinasi Dishub dan Disdik cari solusi akses warga Kampung Bayam
Baca juga: Dinkes DKI imbau orang tua imunisasi anak hadapi polusi udara