Legislator minta pemerintah benahi pengawas UN

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh membenahi fungsi pengawasan terhadap Ujian Nasional (UN) menyusul kasus pengungkapan kecurangan oleh siswa SD Abrar dan Alif yang diberitakan media.

"Pemerintah patut belajar dari kasus pengungkap kecurangan UN oleh siswa SD Abrar dan Alif, bahwa ternyata elemen pemicu kecurangan UN itu adalah para pengawas yang telah berkolaborsi dengan pengelola sekolah," ujar Herlini melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, muncul pemberitaan mengenai video dokumenter yang mengisahkan dua orang siswa SD Muhammad Abrary dan Alif yang mengungkap kecurangan dalam proses UN di sekolahnya pada tahun 2011.

Kedua siswa tersebut dikabarkan mengungkap praktik kecurangan yang dikoordinasikan oleh para pengawas sekolah dalam proses UN. Namun, keduanya justru mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Menyikapi hal itu Herlini meminta Mendikbud tidak hanya merespons isu terkait dengan bocoran soal UN saja sebab, menurut dia, pelaksanaan UN sejatinya bukan hanya penegasan standar kelululusan, melainkan UN juga menjadi barometer kejujuran peserta didik.

"Untuk itu, seluruh sistem UN harus terus di benahi," ujar Herlini.