Pengamat: Koalisi gemuk tak menjamin kemenangan di Pilpres

Kupang (ANTARA) - Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, koalisi gemuk tidak menjadi jaminan untuk menang dalam Pilpres 2024.

"Soal peluang menang, saya kira jumlah partai tidak menjadi jaminan. Meskipun koalisi gemuk ini percaya diri akan menang dalam Pilpres nanti, mereka juga bisa kalah karena Pilpres 2014 silam sudah pernah membuktikan itu. Koalisi gemuk kalah dengan koalisi partai-partai kecil bersama PDIP. Ini yang jangan sampai menjadi "De Javu" baru di Pilpres 2024," kata Mikhael Bataona di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan bergabungnya sejumlah partai besar untuk mendukung Capres Prabowo Subianto dan peluang menang pada Pilpres 2024.

Menurut dia, kekalahan Prabowo pada 2014 memberi fakta politik tentang kejamnya pertarungan elektoral di era demokrasi langsung. Dimana jumlah gabungan partai politik yang banyak, kadang tidak disukai rakyat, sehingga rakyat sering mendukung yang lemah dan tidak dianggap.

Isu ini juga bisa menjadi kelemahan dari koalisi gemuk PAN, Golkar, Gerindra dan PKB. Jumlah mereka bukan jaminan. Apalagi rakyat juga tidak selamanya mengikuti preferensi partai politik dalam menentukan calon presiden pilihan mereka. Rakyat bisa saja memilih calon presiden di luar pilihan partai yang mereka dukung.

"Ini pertarungan figur, ketokohan, track record, personal branding, profil dan kapabilitas yang dicitrakan tentang figur presiden. Bukan pertarungan partai dan kekuatan koalisi serta jumlah koalisi. Segmen pemilih yang biasanya konsisten pada capres pilihan partai itu tidak banyak. Jumlahnya sedikit. Dan itu kebanyakan hanya ada pada partai seperti PKS dan PDIP yang sangat terinstitusionalisasi secara ideologis," katanya.

Partai-partai di luar itu, umumnya pemilihnya bisa saja tidak mendukung arahan partai karena ikatan ideologisnya rendah. "Itu fakta politik tentang psikologis pemilih kita," katanya.

"Jadi, menurut saya, ini masih jauh dari cukup bagi Prabowo untuk dianggap menang. Sebab, pertarungan isu-isu keras dan mematikan terkait figur capres, belum muncul. Itulah yang nanti akan menentukan ara dukungan publik ke depan," katanya.

Isu-isu yang bisa saja mengganjal Prabowo seperti isu jika Prabowo presiden maka keluarga Cendana akan kembali berkuasa. Juga Prabowo akan mengembalikan kekuatan Orde Baru, juga isu HAM, dan lainnya yang wajib difilter sejak saat ini.

Karena nantinya akan sangat keras ke depannya jika isu-isu ini mulai dipakai untuk menyerang Prabowo. Demikian juga Ganjar, saat ini Ganjar tergerus karena isu petugas partai juga bahwa Jokowi lebih mendukung Prabowo.

"Semuanya itu sangat berpengaruh secara elektoral. Jadi, Belanda masih jauh. Keduanya, baik Prbowo maupun Ganjar, masih berpeluang untuk naik maupun turun secara elektoral. Apalagi masih ada Anies yang berpeluang juga menjadi Capres yang mendapat cukup dukungan jika mengambil cawapres dari Jawa Timur dan NU," tambah Bataona yang juga pengajar Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada Fisip Unwira Kupang ini.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Pengamat politik UNS sebut butuh konsistensi terkait dukungan capres
Baca juga: Pengamat ingatkan perlunya pendidikan sadar politik untuk generasi Z
Baca juga: Pengamat sebut generasi Z dapat jadi target parpol baru