Konferda Projo Bali usulkan Prabowo-Ganjar sebagai capres dan cawapres

"Kita butuh pemimpin yang tegas, cerdas dan berani untuk melanjutkan program-program pemerintah,"

Denpasar (ANTARA) - Konferensi Daerah DPD Projo Provinsi Bali mengusulkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 untuk diperjuangkan dalam Rapat Kerja Nasional VI Projo pada Oktober 2023.

"Kita butuh pemimpin yang tegas, cerdas dan berani untuk melanjutkan program-program pemerintah," kata Ketua DPD Projo Provinsi Bali terpilih I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya usai pelaksanaan konferda di Denpasar, Minggu.

Ia menambahkan, alasan Projo (Pro Jokowi) Provinsi Bali mengusulkan pasangan Prabowo dan Ganjar karena pihaknya yakin sosok Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) itu memiliki kriteria sebagai pemimpin yang tegas, cerdas dan berani.

"Kenapa kami menempatkan Pak Ganjar di calon wakil presiden karena kedekatan kami sebagai sahabat," ucapnya.

Agung Ronny menegaskan walaupun bendera Projo berwarna merah, tetapi Projo itu bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kami banyak warna di sini. Projo ini milik rakyat Indonesia. Suara rakyat adalah suara Projo," ujarnya.

Ia mengatakan, usulan Prabowo-Ganjar memang masih sebatas dari Projo Bali dan keputusan konferda akan dikawal hingga Rakernas Projo.

"Kami tunggu hasil Rakernas Projo pada Oktober nanti. Bali tegak lurus terhadap keputusan rakernas," kata Agung Ronny menjawab pertanyaan kemungkinan hasil rakernas berbeda dengan usulan Projo Bali.

Projo Bali, lanjut dia, sangat menginginkan persatuan nasional dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung kondusif, tenang dan nyaman. "Cita-cita kami persatuan nasional, dua elemen ini harus bersatu dan kita satukan," ucapnya.

Konferda Projo Bali selain memutuskan usulan Prabowo dan Ganjar, juga pengesahan dan penetapan I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya sebagai ketua terpilih.

Selain itu penetapan Agenda Kebangsaan yang diantaranya terdiri dari pemenuhan dan perlindungan hak dasar rakyat yakni pendidikan, kesehatan, penghidupan persatuan nasional dan keutuhan NKRI, kebhinnekaan, dan cegah intoleransi.

Kemudian pemerintahan bersih dan pemajuan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan, pemajuan kebudayaan nasional, perlindungan terhadap martabat manusia serta teknologi untuk rakyat.

Sedangkan agenda program prioritas harapan rakyat ditetapkan terdiri dari ketersediaan pekerjaan dan lapangan kerja, pendidikan gratis dan berkualitas, serta pelayanan kesehatan gratis dan layak.

Selanjutnya kenaikan upah dan daya beli rakyat, bantuan modal pertanian dan pupuk murah, pemenuhan listrik dan BBM murah, pembangunan Ibu Kota Baru (IKN Nusantara), pemenuhan sembako murah, pembangunan jalan dan tol di seluruh Indonesia, pencegahan stunting serta melanjutkan reforma agraria.