Kapolda PB ajak tokoh adat jaga kamtibmas atas insiden salah ketik

Sorong (ANTARA) - Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengajak tokoh adat di Provinsi Papua Barat Daya agar tetap tenang dan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atas insiden salah ketik yang telah dilakukan oknum anggota Polresta Sorong beberapa waktu lalu.

Kapolda mengakui kesalahan yang telah dilakukan oknum anggota Polresta Sorong mengakibatkan kondisi kamtibmas di Sorong Raya tidak kondusif.

"Saya minta maaf atas situasi dan kondisi yang telah terjadi, saya juga mengajak seluruh tokoh adat agar tetap tenang dan jaga kondisi kamtibmas supaya tetap kondusif," ajak Kapolda Papua Barat di Sorong, Minggu.

Upaya konkret untuk cepat meredam ketidakpuasan masyarakat terhadap insiden salah ketik, Kapolda Papua Barat akhirnya menggelar pertemuan tatap muka dengan seluruh tokoh adat dan tokoh pemuda se-Papua Barat Daya di Gedung LJ, kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Sabtu (12/8).

Di hadapan para tokoh ada dan pemuda, Kapolda Papua Barat menyampaikan permohonan maaf atas insiden itu dengan komitmen akan memperbaiki manajemen di dalam tubuh Polresta Sorong.

"Saya mohon maaf atas kejadian itu, saya sebagai Kapolda bertanggung jawab atas insiden salah ketik sehingga saya akan melakukan evaluasi ke dalam dan mengambil kebijakan yang sifatnya restoratif atas kejadian itu," tegas Kapolda.

Berdasarkan hasil penelusuran, kata dia, kesalahan ini dilakukan oknum anggota dengan kondisi kurang cermat. Di dalam komputer itu ada program yang namanya prediktif teks sehingga ketika pengetikan berlangsung ada kata lain yang muncul tidak sesuai dengan kata yang diketik. Akhirnya tanpa dicermati secara baik oleh oknum itu terjadilah kesalahan fatal.

"Saya rela memberikan teguran kepada anggota baik itu oknum maupun Kasat Intel dan Kapolresta Sorong. Terhadap oknum anggota telah kami proses, diperiksa, dan akan dilakukan sidang disiplin dan kode etik tentang kesalahan," beber Kapolda Papua Barat.

Kapolda berkomitmen akan melakukan evaluasi secara manajemen secara holistik untuk mengecek apakah ada keterlibatan dari anggota lain, kemudian akan melihat secara cermat apakah insiden salah ketik itu dilakukan secara sengaja oleh anggota bersangkutan.

"Saya akan melakukan evaluasi terhadap semua yang mungkin terlibat di dalamnya, saya akan melakukan penindakan secara manajemen," ungkap Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.

Kapolda siap melakukan apa saja untuk penyelesaian kasus insiden salah ketik ini guna menjaga dan mendukung kondisi kamtibmas di wilayah Papua Barat Daya, asalkan persoalan ini cepat diselesaikan segera.

"Saya sudah sampaikan kepada semua yang hadir, apa pun langkah yang terbaik saya siap. Mau ada pertemuan lanjutan di mana tempatnya saya siap, ini demi kebaikan bersama. Kami sesungguhnya tidak berniat apa-apa, saya sendiri tidak ada niat apa-apa untuk melakukan tindakan itu," kata Kapolda.

Sementara itu, Koorwil Dewan Adat Wilayah 3 Doberay Ronald Kondjol menyatakan bahwa insiden yang telah terjadi hendaknya menjadi bahan evaluasi dan pelajaran berharga bagi institusi kepolisian.

Doberay menegaskan bahwa Polri adalah corong dan sebuah model yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang ada di tanah Papua.

"Keamanan bukan saja menjadi tanggung jawab polisi dan TNI, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Saya minta semua pihak harus jaga situasi agar tetap aman dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang akan merugikan diri sendiri," katanya.

Ia merasa khawatir jika sampai masyarakat terprovokasi, akan ditunggangi oleh kepentingan orang-orang tertentu.

"Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat agar jangan melakukan aksi apa pun yang dapat merugikan diri sendiri, mari jaga keamanan dan kondisi sosial tetap kondusif," pinta dia.

Sebelumnya, Polresta Sorong melalui Kasat Intelkam Kompol Julfian Sihombing mengeluarkan surat penolakan izin demo dari aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan manusia Papua bermuatan salah pengetikan.

Menurut dia, seharusnya di dalam surat penolakan izin demo bernomor B/14/VIII/2023 aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan "manusia Papua", tetapi salah pengetikan menjadi "manusia purba".

Kondisi ini kemudian mendapat banyak kritikan dari masyarakat adat Papua karena telah dinilai membangun narasi yang mengarah pada rasisme.