Rektor: pakta integritas versi mahasiswa terbentur aturan

Apa yang diinginkan mahasiswa semuanya baik demi kemajuan Universitas ini. Saya juga setuju transparansi harus dilakukan."

Palangka Raya (ANTARA News) - Rektor Universitas Palangka Raya (Unpar) Prof Hendry Singaraca MPd mengatakan 15 pakta integritas yang ditawarkan mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa akan sulit direalisasikan semua karena ada beberapa point terbentur aturan.

"Misalnya, pelibatan mahasiswa dalam menentukan kebijakan universitas. Itu tidak bisa karena aturannya sudah jelas melarang," kata Rektor Unpar di Palangka Raya, Selasa.

Selain itu, lanjut dia, percepatan pembangunan sarana dan fasilitas mengajar berbenturan dengan minimnya anggaran yang dimiliki Universitas Palangka Raya. Di mana Perguruan Tinggi Negeri tertua di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut setiap tahun hanya memiliki anggaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.

Ia menyebutkan bahwa dana tersebut tidak sebanding dengan luasnya Unpar yang harus ditangani dan diperbaiki. "Kalau anggaran Unpar Rp100 miliar baru percepatan pembangunan direalisasikan," ucap Hendry.

Rektor Unpar ini mengungkapkan perbaikan untuk gedung dan fasilitas di Fakultas Hukum yang dibangun mulai tahun 2006, baru terselesaikan secara keseluruhan di tahun 2013.

Selain itu proses membentuk Fakultas Kedokteran menyerap anggaran yang begitu besar bahkan sampai harus dibantu anggaran pendapatn dan belanja daerah (APBD) Provinsi maupun kabupaten Kota.

"Belum pembangunan fasilitas pascasarjana juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi bukan saya tidak ingin percepatan pembangunan dapat direalisasikan, dananya yang sedikit," beber Rektor Unpar dua periode itu.

Meski begitu dirinya mengapresiasi 15 pakta integritas yang ditawarkan mahasiswa bagi empat calon rektor periode 2013-2018 itu. Apalagi pakta integritas ditanda tangani dan siap dijalankan para calon pemimpin Unpar tersebut.

Keempat calon rektor yang menandatangani yakni Prof DR Joni Bungai MPd, DR Adrie Elia Embang MSi, DR Ferdinan MS, dan Prof Drs Kumpiady Widen MA PhD. Namun setelah pemilihan tahap pertama Kumpiady mendapat suara paling sedikit sehingga tidak bisa melanjutkan pemilihan di tahap kedua.

"Apa yang diinginkan mahasiswa semuanya baik demi kemajuan Universitas ini. Saya juga setuju transparansi harus dilakukan," kata Hendry sembari berharap siapapun nantinya yang terpilih menggantikan dirinya didukung semua pihak. (JWM/M019)