Presiden sesalkan politisasi kompensasi BBM

Pilihannya masih digodok"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan adanya politisasi terhadap pemberian kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada masyarakat miskin.

"Kompensasi sering ditakuti untuk untungkan parpol tertentu," kata Presiden Yudhoyono saat membuka Musyawarah Nasional ke-9 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin.

Presiden bahkan bercanda dengan mengatakan,"Begini saja, ketika kita memberikan kompensasi kepada orang miskin, semua bendera parpol tolong dikibarkan di situ."

Dia menambahkan bila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dipilih, harus ada dukungan yang konsisten dari banyak pihak. "Kalau semua sepakat BBM dinaikkan, lalu terjadi gelombang penolakan ini dan itu, jangan balik kanan yang mengusulkan tadi," katanya.

Presiden menambahkan pemerintah masih mematangkan kebijakan yang akan diambil dalam upaya mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN. "Pilihannya masih digodok," kata.

Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan kenaikan harga merupakan opsi terbaik pengendalian BBM bersubsidi dibandingkan membatasi konsumsi.

"Sepertinya memang opsi yang akan diambil pemerintah adalah melakukan pembatasan konsumsi secara masif. Tapi sebetulnya menurut saya yang paling efektif adalah kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Prasetyantoko.

Dia mengatakan apabila pemerintah ingin melakukan upaya pembatasan konsumsi BBM, diperlukan infrastruktur yang memadai, antara lain terkait supervisi dan pengendaliannya.

"Saya khawatir kalau opsi pembatasan diambil pemerintah, infrastruktur kita tidak siap," kata dia.

Dia mengatakan berbicara pengendalian BBM patut memikirkan dampak yang paling signifikan dari seluruh opsi yang ada.

Menurut dia pembatasan dan kenaikan harga BBM sama-sama akan menggiring inflasi lebih tinggi, namun secara dampak pengendaliannya akan lebih signifikan melalui kebijakan menaikkan harga.