Jokowi ingin proses keanggotaan RI di OECD berjalan cepat

Apabila sudah oke mendapatkan 'political agreement' maka proses teknis akan dimulai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar proses keanggotaan Indonesia ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berjalan baik dan cepat.

"Presiden menyampaikan Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat membership itu harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia," kata Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah secara resmi mengajukan diri untuk menjadi anggota OECD. Dalam pertemuan dengan Presiden, kata Sri Mulyani, Mathias Cormann juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dan syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD.

Selama ini, kata Sri Mulyani, kerja sama Indonesia dan OECD sudah berjalan cukup lama. Indonesia juga telah melakukan banyak reformasi ekonomi yang sesuai dengan syarat keanggotaan OECD.

Baca juga: Airlangga: OECD tanggapi positif permintaan keanggotaan Indonesia

Baca juga: Kemenperin siapkan IKM penuhi aspek hijau menuju keanggotaan di OECD

"Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin jadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali, namun juga sudah banyak bidang-bidang reformasi yang dilakukan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang sesuai dengan OECD," tutur Menkeu.

Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan hubungan erat Indonesia dan OECD sudah terjalin lama.

Baca juga: Sri Mulyani apresiasi dukungan OECD kepada Indonesia

"Sejak 2007 kita sudah menjadi key partner dari OECD dan kemudian kita juga ikut enhanced engagement program, dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia mulai 2015," ujarnya.

Pada September 2023, kata Retno, OECD akan menggelar pertemuan, yang di antaranya, untuk membahas pengajuan keanggotaan dari Indonesia.

"Apabila sudah oke mendapatkan political agreement maka proses teknis akan dimulai," imbuhnya.