Wakil Ketua DPR: Kesehatan dan pendidikan modal utama bangsa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengingatkan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan modal utama suatu bangsa.

“Karena itu, jaga kesehatan dengan berolahraga dan mengatur pola makan, serta negara memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan merupakan suatu keharusan bagi terbangunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Gobel dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Gobel dalam acara Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Rabu (9/8).

Gobel menyebut sosialisasi tersebut dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat program JKN, masih ada pengaduan tentang JKN, dan masih adanya masyarakat yang sakit tetapi tidak mau berobat.

Gobel mengatakan untuk menjadi negara maju dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama.

“Bukan kekayaan sumber daya alam yang terpenting, tapi kualitas sumber daya manusia yang utama. Sejumlah negara tak memiliki kekayaan alam, tapi justru menjadi negara maju dan sejahtera, misalnya Singapura dan Jepang. Karena itu, Indonesia harus bersungguh-sungguh dalam membangun kualitas sumber daya manusia ini,” katanya.

Gobel mengaku wakil rakyat di DPR RI bersungguh-sungguh dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Khusus di bidang penjaminan kesehatan, Gobel mengatakan DPR telah membuat dua undang-undang (UU), yaitu UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU tentang BPJS. Selain itu, DPR mendorong rakyat tak mampu membayar iuran untuk dijamin negara.

“Jumlahnya terus dinaikkan dan anggarannya dijaga alokasinya. Selain itu, DPR terus menjaga penguatan kelembagaan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang independen,” katanya.

Di samping itu, ia meminta BPJS Kesehatan, klinik, dan rumah sakit untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia mengaku menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan tersebut.

“Jangan ada diskriminasi pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Perlakukan dengan sama baiknya dan setara antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien yang non-BPJS Kesehatan. Semua sama dijamin hukum dan sama-sama bayar,”

Gobel menambahkan Indonesia tengah berjuang keras mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu ada persatuan dan bahu-membahu antarpihak.

“Di masa bonus demografi yang tak lama lagi akan berakhir ini, Indonesia sudah harus mentas menjadi negara maju. Ini perjuangan kita semua. Semua harus bersatu dan bahu membahu,” imbuhnya.

Dalam acara itu hadir Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igrisa, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo Djamal Ardiansyah.

Dalam laporannya, Bupati Saipul mengatakan Pohuwato sudah masuk "Universal Health Coverage" karena 96,74 persen penduduknya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Jadi dengan menunjukkan KTP saja maka warga Pohuwato sudah bisa dilayani oleh fasilitas kesehatan dengan gratis,” katanya.

Sementara itu, Djamal menyampaikan dalam satu tahun terakhir di Pohuwato terdapat 211 ribu pelayanan di klinik dan 22.800 pelayanan di rumah sakit.