DPRD DKI prioritaskan anggaran untuk pembebasan lahan di Jatipadang

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan di Jatipadang, Jakarta Selatan, sebagai upaya penanggulangan banjir di wilayah tersebut tahun 2024.

"Pemprov harus segera mengambil tindakan yang tepat, salah satunya melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Kamis.

Menurut Pras, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir bahkan ketinggian airnya bisa mencapai dada orang dewasa. Terlebih, tanggul di kawasan itu pernah jebol akibat tidak kuat menahan derasnya air Kali Pulo.

“Memang harus segera dieksekusi karena kalau kali ditutup tanggul, tapi bawahnya merembes. Akhirnya ada orang meninggal di situ,” ungkapnya.

Baca juga: Tanggul permanen penghubung di Kali Pulo selesai dibangun

Pras berharap pembebasan lahan sebagai upaya penanggulangan banjir ini bisa menjadi prioritas anggaran bersama lima program lainnya. Yakni penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi serta penguatan nilai demokrasi.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048.

Ketua TAPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan kesiapannya untuk melakukan mediasi dengan warga sekitar tanggul dan mencari solusi kepada warga yang tidak punya bukti kepemilikan tanah yang sah.

“Kita sangat hati-hati ini dalam menentukan tanah-tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya. Kita berkonsultasi dengan Kementerian ATR dan Kanwil BPN juga untuk mencari solusi,” ujar Agus.

Baca juga: Suku Dinas SDA selesai bangun tanggul Kali Pulo

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,32 triliun.

“Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,36 triliun, Pendapatan Transfer Rp19,25 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp722,12 miliar," katanya.

Selain itu dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun.

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp71,81 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasional Rp58,84 triliun, Belanja Modal Rp11,47 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1,17 triliun dan Belanja Transfer Rp318,31 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,90 triliun dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,86 triliun.