Manokwari (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan Polri bersama TNI menjamin stabilitas keamanan di seluruh wilayah Papua Barat menjelang Pemilu 2024.
"Saya dan Pak Pangdam tegaskan Papua Barat akan aman bagi kita semua," kata Daniel Monang Silitonga di Manokwari, Kamis.
Pihaknya berjanji tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti pemalangan/penghadangan aktivitas publik, dan kejahatan konvensional.
Ada kasus menonjol yang menjadi atensi kepolisian yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian, demonstrasi berujung pemalangan (blokade jalan, bakar ban, dan aksi penghadangan lainnya), dan kecelakaan lalu lintas.
"Dari Januari-Juni 2023 ada 186 kasus KDRT yang kami tangani, pencurian 160 kasus, pemalangan sudah 400-an kasus," ujar dia.
Ia menuturkan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat polda hingga polres, terus meningkatkan sinergi kolaborasi dengan lembaga sosial dan para tokoh adat di seluruh wilayah.
Hal ini bermaksud agar sosialisasi dan edukasi mampu membuahkan hasil positif dalam menekan kasus KDRT yang kerap terjadi belakangan.
"Partisipasi lembaga sosial ini sangat dibutuhkan. Jumlah yang kami catat itu kasus KDRT yang dilaporkan, masih banyak tidak melaporkan," kata Daniel.
Menurut Kapolda, kepolisian telah memperingati masyarakat agar tidak mengulangi aksi pemalangan aktivitas publik ketika menyampaikan aspirasi atau terjadi konflik sosial.
Apabila imbauan tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka kepolisian akan mengambil tindakan tegas seperti buka paksa blokade bahkan menangkap terduga pelaku yang terlibat.
Selama ini, kata dia, kepolisian menghormati kearifan lokal akan tetapi hal itu kerap disalahterjemahkan oleh beberapa kelompok masyarakat dan mengakibatkan terjadinya aksi pemalangan.
"Saya sudah warning, satu kali tidak didengar kami coba negosiasi. Kalau abaikan maka upaya represif diberlakukan," tegas Monang Silitonga.
Kapolda mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut berperan aktif mengedukasi masyarakat lokal untuk tidak mengambil tindakan melanggar ketenteraman masyarakat banyak.
Pemalangan tersebut memberikan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian daerah, rendahnya minat investasi, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
"Kearifan lokal ini selalu disalahartikan oleh kelompok tertentu dengan kepentingannya. Ini tidak bisa dibiarkan, karena banyak yang rugi," jelas Monang Silitonga.
Kepala Polresta Manokwari Komisaris Besar Polisi Rivadin Benny Simangunsong menuturkan bahwa kepolisian siap memfasilitasi masyarakat melalui musyawarah, sehingga permasalahan antar-warga bisa diselesaikan dengan baik.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat di Manokwari untuk turut berperan menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.
"Ada cara-cara yang lebih elegan. Kita orang Indonesia, musyawarah mufakat jauh lebih baik," ujar Benny Simangunsong.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
